Lenterainspiratif.id | Sofifi – Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT) apresiasi terhadap kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap masalah-masalah yang ada di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Pasalnya, bukan hanya masalah yang terjeret pada Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba, akan tetapi juga terhadap beberapa masalah yang telah di duga kuat melibatkan mantan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba, serta juga Bupati Defenitif Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba.
Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT) M. Reza, Rabu (20/12/2023).
Menurut Reza, praktek jual beli jabatan di Provinsi Maluku Utara akhir-akhir ini menjadi skandal yang berhasil di bongkar oleh Lembaga KPK, dan bagi kami ini patut di berikan apresiasi Kepada super bodi KPK.
“Akan tetapi itu saja belum cukup, sebab ada dugaan kuat Konspirasi percepatan dibalik pengeluaran SK Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Gubernur Maluku Utara serta Aswin Adam dan Leni Lutfi, motifnya diduga adalah Kemendagri mengeluarkan SK Defenitif, Bassam Kasuba yang saat ini menjabat sebagai Bupati Halsel,” ujarnya.
Reza pun mengatakan bahwa dugaan ada aliran anggaran senilai 3 Miliar mengalir ke salah satu oknum Kemendagri, olehnya itu kami meminta KPK menyelidiki kebenarannya, serta panggil dan periksa Basam Kasuba sebagai Bupati Halsel dan kroni-kroninya, jika terbukti segera tetapkan Basam Kasuba sebagai tersangka.
“Satu hal yang pasti, prestasi KPK akan membuahkan keadilan, bila KPK serius dan membongkar secara utuh, kami juga menantang KPK, selidiki kasus mega proyek mesjid raya Kabupaten Halmahera Selatan yang menelan anggaran 109 Miliar, namum mangrak dalam pembangunannya, karena diduga melibatkan mantan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Muhammad Kasuba,” sebutnya.
SKAK-MALUT-JKT juga mengatakan Insya Allah pada Jum’at tanggal 22 Desember 2023, akan Gelar demonstrasi di KPK, dan kata Dia semua kasus akan kami kawal di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.
“Dan kami mendukung KPK dalam pemberantasan Korupsi di Provinsi Maluku Utara,” tandasnya. (TT).
