lenterainspiratif.id | Jakarta – Upaya penggembosan demokrasi di tubuh partai Demokrat dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) akhirnya direpon oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY ) dengan membuka fakta kebusukan gerombolan KSP Moeldoko.
Demi penyelamatan demokrasi Demokrat semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam Demokrasi di indonesia. dengan adanya gerakan perebutan paksa partai demokrat yang di lakukan oleh KSP Moeldoko yang bersembunyi dibalik Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional.
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bagi kami, perjuangan ini suci demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI.
” DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih, rasa bangga, sekaligus juga penghargaan yang setinggi-tingginya telah diberikan ruang dan waktu untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Kami bertemu Menkopolhukam, jajaran Kemenkumham, Komisioner KPU dan yang lainnya. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat, seperti yang kerap diangkat dalam pemberitaan di media massa, maupun percakapan publik di media sosial.” jelas AHY Senin 29 /3/2021.
lebih lanjut putra mantan presiden RI ini juga menjelaskan bahwa Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
” pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan, Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum, Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.” kata AHY.
KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat. Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada
kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah: gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD.
Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah
kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel; dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum
mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga
berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian,
permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik.
Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan
pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius,
telah menunjukkan hasil yang nyata.
Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai
Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan
tidak bisa ditawar-tawar lagi.
ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara
Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.
Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi
Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas
bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan
yang keji.
Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas. Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau
memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Moeldoko masih terus melakukan manuver politik, menghasut, mengadu
domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat. Pungkas AHY. ( tim)
