Mojokerto, Lenterainspiratif.id – Kegiatan reses Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, di Lingkungan Mergelo, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Rabu (16/7/2025), menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyuarakan beragam persoalan. Salah satu keluhan krusial yang mencuat adalah terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai tidak optimal, khususnya dalam kasus penolakan rawat inap (opname) meskipun peserta telah rutin membayar iuran secara mandiri.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Ibu Farida, warga RT 03 RW 01 Tropodo. Ia mengungkapkan kekecewaan atas sistem BPJS yang justru menolak pelayanan opname dan hanya menyarankan rawat jalan. “Kami setiap bulan bayar BPJS mandiri, tapi saat dibutuhkan untuk opname malah ditolak. Ini sangat mengecewakan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ery Purwanti menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah mencanangkan sistem universal health coverage (UHC) yang semestinya menjamin layanan kesehatan komprehensif bagi seluruh warga. “Kota Mojokerto ini sudah masuk dalam skema UHC, artinya seluruh warga harus dijamin hak kesehatannya. Jika ada penolakan, ini harus diklarifikasi segera kepada pihak BPJS,” tegas Ery.
Lebih lanjut, ia menyatakan akan membawa kasus ini ke ranah koordinasi lintas institusi. “Kami akan fasilitasi aduan ini melalui rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan BPJS Mojokerto Raya. Kami ingin pastikan bahwa tidak ada warga yang terabaikan hak kesehatannya akibat persoalan administratif atau sistem yang tidak transparan,” tambahnya.
Ery juga menyinggung pentingnya transparansi informasi mengenai penyakit yang tidak dicover oleh BPJS dan mekanisme rujukan yang seringkali menjadi kendala teknis di lapangan. “Sering kali pasien awam tidak diberi informasi yang memadai mengenai batasan layanan. Ini problem sistemik yang harus dibenahi, terutama dari sisi komunikasi pelayanan rumah sakit dan BPJS,” paparnya.
Selain masalah BPJS, warga juga mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai terlalu tinggi sejak 2024. Kenaikan yang mencapai dua kali lipat ini dianggap membebani masyarakat kecil. “Kami dari DPRD sudah mengangkat isu ini dalam forum Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kami menentang keras kebijakan peningkatan PAD melalui beban pajak yang mencekik masyarakat,” tandas Ery.
Kegiatan reses ini juga membahas berbagai persoalan lain, seperti legalitas bantuan untuk musholla, kejelasan status lahan pembangunan, penataan kabel utilitas, hingga pelayanan SIM dan pembayaran pajak kendaraan yang tidak sinkron.
Fraksi PDI Perjuangan, yang menaungi Ery Purwanti, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal realisasi aspirasi warga, khususnya dalam pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas seperti kesehatan dan perpajakan.
“Reses bukan hanya seremonial. Ini adalah panggung nyata bagi rakyat menyampaikan suara. Dan kami sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan suara itu direspons kebijakan,” pungkas Ery. (Roe/adv)
