JOMBANG – Belasan warga Dusun Cangkringmalang, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Jombang, menggelar demonstrasi terkait penolakan pengisian perangkat desa setempat. Dalam demo tersebut, puluhan warga mendatangi kantor desa setempat untuk menyerahkan banner yang bertuliskan ‘Kami Masyarakat Dusun Cangkringmalang Menolak Adanya Pengisian Kepala Dusun Cangkringmalang’, Rabu (11/9/2019).
Agus Suprapto, koordinator lapangan mengatakan, aksi penolakan tersebut didasari oleh adanya waktu yang bersamaan dengan momentum pemilihan kepala desa (Pilkades). “Mengingat konflik yang ada dimasyarakat begitu keras, sehingga kami melakukan aksi untuk menyerahkan banner penolakan, “katanya.
Selain itu, kata Agus, pengisian kepala dusun harus dilakukan setelah pelaksanaan Pilkades, agar kondisi menjadi lebih kondusif. “Pengisian itu harus ditunda paska Pilkades. Gejolak dimasyarakat sangat keras, banyak tendensi. Sehingga kami warga, harapannya tidak ada konflik antar warga, “jelasnya.
Pengisian kekosongan kepala dusun yang akan dilakukan oleh Kepala Desa akibat dari kepala dusun setempat mencalonkan diri untuk bertarung dalam pemilihan kepala desa. “Kekosongan perangkat desa ini (Kepala Dusun, red) sebelum bulan september. Kepala dusun cuti, namun ditolak oleh Kepala Desa, sehingga harus mengundurkan diri, “terangnya.
Disinggung soal mengisi kekosongan perangkat desa, kata Agus, bisa disiasati dengan cara diisi oleh pejabat sementara. “Kan ada PJ atau bisa di PJ kan, “cletuknya.
Masih kata Agus, bahwa dirinya bersama beberapa masyarakat Dusun Cangkringmalang telah melakukan upaya menempuh jalur hukum dalam persoalan tersebut.
“Upaya kita sudah kirim surat melalui Bupati. Dengan tembusan, DPRD, Camat, DPMP dan BPD dan sudah dimediasi oleh Pemda, “tutupnya.
Terpisah, Kepala Desa Carangrejo, Adi Purwanto, S.E, menanggapi hal itu, dirinya memaparkan bahwa apapun keluhannya masyarakat tetap harus ditampung. “Kita di desa siap menampung segala persoalan dan aspirasi semua masyarakat. Kita tidak menolak atau menghindar, kita selesaikan dengan cara musyawarah segala persoalan itu, “paparnya.
Untuk pelaksanaan pengisian perangkat desa yang ada meski diwarnai oleh penolakan, Adi tetap melakukan hal itu. Sebab, semua mekanisme yang ada sesuai dengan aturan berlaku.
“Tetap kita lanjutkan, karena kita dasarnya ada, di Perbup sudah jelas, jadi kita tidak melanggar regulasi yang ada. Dan kita sudah konsultasi dengan DPMP, “bebernya.
Selain itu, Adi menjelaskan, jika pelaksanaan pengisian kekosongan kepala dusun dilakukan usai pelaksanaan Pilkades, itu melanggar aturan. “Kita bisa melaksanakan pengisian, karena kan maksimal dua bln setelah SK diberikan. Kan yang dituntut warga bisa dilaksanakan paska Pilkades, itu kan menabrak Perbup. Padahal SK pemberhentian kepala dusun yang kemarin, pada tanggal 28 Agustus, dua bulan ke depan yaitu 28 Oktober, kita pilkades 4 November. Jadi, tuntunan warga jika diangkat setalah Pilkades, otomatis melanggar Perbup, “pungkasnya. (dit)
