RUU HIP Dinilai Tuai Polemik, Ormas Islam Lakukan Demo DPRD Kabupaten dan Kota Mojokerto
Lenterainspiratif.com | Sejumlah masa aksi yang terdiri dari FPI, PD Muhammadiyah, Kokam, Cobra (Comando Barisan Rakyat Indonesia), Tapak Suci dan simpatisan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD kabupaten Mojokerto dan Pemkot Mojokerto kamis 2/7/2020.
Ratusan masa berkumpul di Alon-alon Kota Mojokerto, Jl. A. Yani sekitar pukul 12:00 WIB, Kamis (2/7/2020), lalu bergerak ke Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, yang berada di samping Alon-alon tersebut.
Setelah koordinator aksi melakukan orasi politiknya, perwakilan masa aksi diterima oleh DPRD Kabupaten Mojokerto, yang didampingi oleh Kapolres, Kapolresta serta Dandim 0815/Mojokerto untuk menyampaikan aspirasinya. Sekitar 50 menit, akhirnya Ketua DPRD bersama perwakilan ormas yang didampingi oleh TNI, Polri akhirnya keluar untuk menyampaikan hasil dari audensi di dalam gedung Dewan.
“Saya Ayni Zuroh, Ketua DPRD Kabupaten, yang juga berasal dari PKB, sama dengan panjenengan juga menolak RUU HIP. Kemarin PBNU juga menyatakan sikapnya dalam menolak RUU HIP karena bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Tidak ada yang boleh mengutak-atik Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Yang kedua adalah masalah TKI Ilegal yang masuk menggerogoti NKRI tercinta kita ini. Insya Allah, apa yang anda aspirasikan akan kita lanjutkan ke atas,” ucap Ayni Zuroh di tengah-tengah masa aksi.
Usai mendengar penjelasan ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, massa aksi kemudian bergerak ke pemerintah Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 dengan cara longmarch (berjalan kaki).
Khoirul Anam korlap aksi mengatakan, bahwa dengan adanya rancangan Undang Undang HIP dapat mengkerdilkan nilai luhur pancasila yang sudah dirumuskan oleh para ulama dan juga pendiri bangsa. Terlebih di dalam RUU tersebut juga terdapat indikasi bangkitnya komunis di Indonesia.
Audensi perwakilan ormas pun berlangsung sekitar 1 jam bersama DPRD kota Mojokerto hingga sekitar pukul 15:30, akhirnya Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto bersama Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander; Kapolresta Mojokerto, AKBP Deddy Supriadi dan Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto keluar dari gedung dewan dan naik ke atas mobil komando.
“Selamat sore, saya Sunarto selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto sudah menerima aspirasi dari rekan-rekan dan akan meneruskannya ke pusat, terkait tiga tuntutan menolak RUU HIP, TKA China serta mengusut tuntas Inisiator RUU HIP ini. Sebagai bentuk keseriusan kami, tolong beri kami waktu sampai hari Selasa minggu depan, mengingat minggu ini hari kerjanya cuma tinggal besok saja,” kata Sunarto, Ketua DPRD Kota Mojokerto.
Aksi tersebut menuntut agar pemerintah membatalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
RUU HIP meski masih berstatus Rancangan menuai banyak polemik dan keresahan di sejumlah pihak, mereka menilai dalam perumusan RUU tersebut diduga memberi celah bangkitnya kembali komunis di Indonesia, dengan mengubah Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila. (rul)
