Umrah Saat Daerah Dilanda Bencana, Bupati Aceh Selatan Terancam Sanksi Berat hingga Pemberhentian

Lenterainspiratif.id | Jakarta – Polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya terus bergulir. Mirwan kini tak hanya menuai kecaman publik, tetapi juga menghadapi ancaman sanksi berat dari partai politik hingga pemerintah pusat.

Sorotan publik menguat setelah foto Mirwan bersama istri saat umrah viral di media sosial, sementara saat bersamaan Aceh Selatan tengah dilanda banjir dan longsor di sedikitnya 11 kecamatan. Warganet menilai keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

Pemkab Klaim Kondisi Sudah Stabil

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Kepala Bagian Prokopim Setda Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyatakan bahwa keberangkatan bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai mulai membaik.

“Keberangkatan bupati dilakukan setelah kondisi wilayah Aceh Selatan mulai stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga Bakongan Raya dan Trumon Raya,” ujar Denny, Jumat (5/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa sebelum berangkat, Mirwan telah turun langsung meninjau lokasi bencana serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik kepada warga terdampak.

Gubernur Aceh Tegaskan Tidak Pernah Memberi Izin

Pernyataan berbeda disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Ia menegaskan secara terbuka bahwa dirinya tidak pernah menandatangani izin perjalanan luar negeri bagi Bupati Aceh Selatan.

“Saya tidak menandatangani izin itu. Kalau pun mendagri meneken, itu urusan mereka,” tegas Mualem.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, permohonan izin Mirwan untuk ke luar negeri sempat diajukan 24 November 2025, namun resmi ditolak pada 28 November 2025 karena Aceh masih berstatus darurat bencana akibat siklon tropis.

Dicopot dari Ketua DPC Gerindra

Dampak polemik ini merembet ke ranah politik. DPP Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menyatakan pencopotan dilakukan setelah partai menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan di tengah bencana.

“Partai memutuskan memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tegasnya.

Diperiksa Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri juga turun tangan. Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Mirwan untuk menjalani pemeriksaan atas keberangkatannya ke luar negeri saat daerah dalam kondisi darurat.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa spektrum sanksi yang disiapkan sangat luas, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga rekomendasi pemberhentian tetap.

“Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan. Sanksi bisa berjenjang sesuai hasil pemeriksaan inspektorat,” ujar Bima, Senin (8/12/2025).

Tim juga menelusuri sumber pembiayaan umrah, apakah murni dana pribadi atau ada keterlibatan anggaran lain.

Presiden Prabowo Beri Peringatan Keras

Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi kasus ini dengan nada tegas. Ia menyamakan tindakan kepala daerah yang meninggalkan wilayah saat bencana sebagai bentuk “desersi” dalam dunia militer.

“Kalau yang mau lari, copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?” kata Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip publik.

Ancaman tersebut memiliki dasar hukum kuat, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Mirwan Akhirnya Minta Maaf

Di tengah tekanan publik dan proses pemeriksaan, Mirwan MS akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh, serta masyarakat Aceh Selatan.

“Saya menyadari keputusan ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan. Saya siap bertanggung jawab,” tulis Mirwan, Selasa (9/12/2025).

Kini, nasib politik dan jabatan Mirwan MS masih menunggu hasil pemeriksaan final dari Kemendagri serta keputusan lanjutan dari Partai Gerindra.