Mojokerto, LenteraInspiratif.id — Gelombang protes terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai memanas di Jawa Timur. Puluhan sopir truk di Kabupaten Mojokerto, yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), kompak menghentikan aktivitas mereka selama dua hari, mulai Selasa (17/6/2025).
Aksi mogok kerja nasional ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai sangat merugikan para sopir. Mereka menilai penerapan aturan ODOL yang baru ini bisa menyeret sopir ke ranah pidana, tanpa memperhitungkan situasi riil di lapangan.
Di Terminal Mojosari, kawasan Pungging, puluhan truk parkir berderet dengan spanduk bernada protes terbentang. Di antaranya bertuliskan tuntutan agar pemerintah mencabut aturan ODOL yang memberatkan mereka.
“Kami ini bukan pencuri. Kalau melanggar aturan ODOL langsung dipidanakan, ini nggak pantas. Kalau sopir berhenti angkut barang, sembako pun bisa macet,” keluh Supriyadi (46), Koordinator Lapangan Komunitas Arek Mojosari (Armos), saat ditemui di lokasi aksi.
Menurut Supriyadi, para sopir sebenarnya enggan ribut atau berurusan dengan pemerintahan. Namun mereka merasa terpaksa turun aksi karena aturan ODOL yang akan diterapkan dinilai sangat memberatkan.
Ia memberi contoh situasi di lapangan, terkadang muatan tinggi tapi ringan, kadang muatan disuruh pendek, tapi ongkos tidak sesuai. Akhirnya, pendapatan para sopir yang justru tergerus.
“Perawatan mobil sekarang juga mahal. Kami juga sadar soal ODOL ini, cuma jangan keterlaluan. Masak melanggar langsung dipidanakan,” tambah Supriyadi.
Tak hanya itu, para sopir juga menyoroti bahwa penindakan ODOL dilakukan tanpa solusi teknis yang jelas, padahal seharusnya ada mekanisme perbaikan terlebih dahulu, bukan serta-merta pidana.
“Kami memang sudah dapat sosialisasi dari Satlantas Polres Mojokerto. Tapi kami berharap Kapolri juga tahu gimana kondisi sopir di lapangan,” ujarnya.
Setelah aksi mogok ini, GSJT bahkan merencanakan demonstrasi lanjutan pada 19–20 Juni mendatang. Rutenya akan mengarah ke Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Diketahui, Korlantas Polri sejak 1 Juni 2025 mulai menjalankan program nasional menuju Zero ODOL. Tahap sosialisasi dilakukan sepanjang Juni, disusul peringatan, hingga penegakan hukum lewat Operasi Patuh pada pertengahan Juli 2025.
Namun bagi para sopir, aturan ini dirasa masih belum realistis, dan mereka siap terus menyuarakan protes demi keadilan bagi para pengemudi truk yang kini makin terjepit di tengah mahalnya biaya hidup dan operasional kendaraan.
