Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Polemik penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, mendapat tanggapan langsung dari Kepala Desa Candiharjo, Muhammad Nurianto. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2025 telah direalisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, isu dugaan proyek Dana Desa fiktif yang mencuat di tengah masyarakat tidak benar dan tidak berdasar.
“Intinya, semua proyek yang menggunakan Dana Desa itu terealisasi semuanya,” tegas Muhammad Nurianto saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa memang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena pada tahun 2025 Desa Candiharjo juga menerima Bantuan Keuangan (BK) Desa, sehingga pengerjaan proyek dilakukan secara bersamaan.
“Pengerjaan Dana Desa kami lakukan di akhir tahun karena di tahun 2025 Desa Candiharjo mendapatkan BK Desa. Jadi kami kerjakan bareng,” jelasnya.
Muhammad Nurianto menyebut, kebijakan tersebut diambil agar hasil pembangunan bisa lebih maksimal dan tuntas. Jika pembangunan hanya mengandalkan Dana Desa, menurutnya, volume pekerjaan akan sangat terbatas karena keterbatasan anggaran.
“Kalau hanya menggunakan Dana Desa saja, volumenya kecil. Karena itu kami satukan pengerjaannya supaya pembangunan benar-benar selesai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa tidak ada proyek fiktif sebagaimana yang dituduhkan. Seluruh penggunaan anggaran, baik Dana Desa maupun Bantuan Keuangan Desa, disebutnya telah melalui mekanisme administrasi dan siap diaudit oleh pihak berwenang.
“Saya tegaskan, isu proyek Dana Desa fiktif itu tidak benar. Dan saya siap mempertanggungjawabkan semuanya,” tandasnya.
Meski telah mendapat klarifikasi dari kepala desa, sebagian warga tetap berharap adanya pemeriksaan objektif dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Warga menilai audit tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
