JOMBANG – Beberapa sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga telah menabrak aturan yang ada. Buktinya, beberapa SMPN di Jombang telah ditemukan adanya indikasi pungutan yang telah dibebankan pada orangtua siswa atau wali murid, yang diperuntukkan untuk biaya seragam batik serta untuk biaya buku pendamping siswa atau yang akrab dengan Lembar Kerja Siswa (LKS).
Padahal, dalam Peraturan Mendiknas Pasal 11 No 2 tahun 2008 sudah jelas, bahwa melarang sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik. Diperkuat lagi, di dalam Keputusan Bupati Jombang No 324 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar, yang terdapat pada ayat 8 dan 9.
Dalam ayat itu berbunyi, satuan pendidikan SD dan SMP Negeri Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan cara apapun dari peserta didik, orangtua/wali, termasuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus, seperti kegiatan pembelajaran tambahan, kelas-kelas khusus dan kegiatan khusus lainnya yang membebani biaya pada peserta didik, orangtua/wali. Serta, Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Dilarang membebani peserta didik, orangtua/wali murid untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), Suplemen dan bahan ajar bentuk lainnya, biaya latihan ujian.
“Kalau kita mengacu pada aturan itu, sudah jelas bahwa sekolah SMP Negeri di Jombang telah melanggar aturan itu. Karena sudah melakukan penarikan uang untuk biaya seragam batik dan buku LKS, “terang inisial A.B.S, Selasa (10/9/2019).
Dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2014 juga mengatur tentang pengadaan pakaian seragam. Dalam aturan itu menyatakan, pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Pengadaan pakaian seragam sekolah ini juga tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.
“Ini yang harus kita pertanyakan, aturan sudah jelas, kenapa kok masih melakukan hal itu. Atau kah, memang aturan itu sengaja ditabrak, karena sebagai ladang bisnis dan mencari keuntungan, “jelasnya.
Selain itu, menurut A.B.S, penarikan yang dilakukan oleh setiap sekolah untuk biaya seragam batik printing dan buku LKS harganya bervariasi.
“Biaya penarikannya pun bervariasi, ada yang Rp. 600ribu, Rp. 700ribu, bahkan ada yang menarik Rp. 1,5juta. Serta, ada sekolah yang menarik untuk biaya seragam batik printing senilai Rp. 1.770.000. Belum lagi untuk biaya buku pendamping seharga, Rp. 131.000, “terang A.B.S.
A.B.S, berharap pada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, agar serius dalam menangani kasus tersebut. Karena hal itu menyebabkan banyak wali murid yang dirugikan. Dan berakibat pada mahalnya pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang.
“Ungkap mafia pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang. Serta, saya berharap pihak pemerintah daerah agar segera menangani persoalan tersebut. Dan untuk penegak hukum, jangan sampai tutup mata dan telinga terkait persoalan dugaan Pungli di beberapa sekolah SMP Negeri Jombang, “tandasnya. (dit)
