Lenterainspiratif.com | Surabaya – Faida Bupati Jember mengaku heran dengan sanksi yang diberikan gubernur Jatim kepada dirinya terkait keterlambatan pembahasan APBD Jember 2020. Menurutnya sesuai rekomendasi mendagri keterlambatan itu bukan hanya tanggung jawabnya namun juga tanggung jawab DPRD Jember.
Namun beda lagi dengan tanggapan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, menuturkan bahwa keputusan Gubernur Khofifah sudah tepat, sehat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jatim.
“Bahkan waktu itu Inspektorat sudah memberi waktu agar APBD segera dibahas, dan kami dari DPRD setuju. Tapi bupati justru yang tidak mau,” kata Halim, Kamis (10/9/2020).
Akhirnya, sambung Halim, hasil pemeriksaan Inspektorat dilaporkan ke Mendagri. Dan rekomendasi Mendagri adalah menyerahkan ke Gubernur Jatim untuk memberikan sanksi.
“Artinya, Mendagri mempercayakan ke gubernur, karena Mendagri tahu bahwa gubernur paham betul siapa yang harus bertanggungjawab sesuai hasil pemeriksasn inspektorat,” terang Halim.
“Jadi sanksi Gubernur tidak ujug-ujug (mendadak), tapi melalui proses. Dan saya yakin keputusan gubernur atas pertimbangan yang matang berdasarkan fakta yang terjadi di Jember,” pungkas Halim.
Bupati Jember Faida, menerima sanksi tidak akan digaji selama 6 bulan, sanksi itu diberikan oleh Gubernur Jawa timur Khofifa, lantaran Faida terlambat penyampaian pembentukan Raperda Kabupaten Jember, tentang APBD Jember tahun anggaran 2020.
Keputusan Khofifah tertuang dalam Keputusan Gubernur No 700/1713/060/2020, tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada Bupati Jember. Kepgub tersebut memutuskan penjatuhan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan kepada Bupati Faida.
Hak-hak keuangan yang dimaksud yakni meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (sumber detik.com )
