Lenterainspiratif.id, SURABAYA – Selain mematok harga ratusan juta untuk meraih jabatan pegawai negeri sipil (PNS) eselon 2 di lingkub Pemkab Mojokerto, rupanya Mustofa Kamal Pasa (MKP) juga meberlakukan tarif bagi pegawainya yang ingin mendapatkan jabatan tingkat eselon 3 dan 4.
Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/2/2022).
Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh saksi yang diantaranya, Mantan Kadis BKPP Mustaim, Kadis BKPP Susantoso, Kadisnaker Bambang Purwanto, Mantan Kadinkes Dr Endang, Mantan Kepala Perpustakaan Ustadzi Rois,Mantan Kadis Koperasi Yoko Priyono.
Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengakui adanya tarif harga dalam mutasi jabatan PNS dimasa MKP menjabat. “Ada yang 10 juta, 15, 50, hingga seratus juta,” bebernya.
Adapun harga yang ditawarkan berfariatif, tergantung jabatan. Dalam ricncian Susanto, untuk harga jabatan Eselon 4 dipatok harga antara 10 – 15 juta.
“Untuk Eselon 3 atau setingkat camat harganya sekitar50 -90 juta, tergantung wilayahnya,” paparnya.
Sementara itu, untuk jabatan PNS tingkat Eselon 2 atau setingat Kadis, seharga 100-200 juta. “termasuk kepala dinas,” ungkap Susanto.
Lebih lanjut, Susanto mengaku jika dirinya menyetor uang dari hasil transaksi ini ke meja MKP. Bahkan, uang yang berhasil terkumpul selama dua tahun, mencapai 540 juta.
“Uang tersebut dilakukan bertahap. Mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 150 juta,” pungkasnya.
Sementara itu, Mustofa Kamal Pasa (MKP) mengatakan tidak mengetahui adanya praktik pungli dalam pengangkatan pejabat Pemkab Mojokerto di masanya. Dalam pengakuanya, dirinya berorientasi terhadap kemampuan kerja dalam memilih pejabat.
“Saya waktu itu bupati baru dan tidak tau jika pakek duit. Latar belakang saya seorang pengusaha, jadi saya suka orang yang bisa kerja,” pungkasnya. (Diy)
