TERNATE – Desakan harga komiditi kopra ke pemerintah agar dinaikan, terus dilakukan oleh mahasiswa di Kota Ternate. Kali ini, lewat aksi yang berlangsung pada Kamis (22/11/2018), melibatkan para dosen dan ribuan masa aksi yang terhimpun dalam Gerakan Mahasiswa IAIN Ternate merupakan salah bentuk keresahan terhadap pemerintah yang tidak mampu mengambil satu kebijakan yang berkaitan dengan penurunan harga kopra.
Informasi diterima oleh media ini, dimana semangat gerakan ini langsung di berikan instruksi oleh pihak kampus IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahmud, dalam hal ini dosen juga Wakil Rektor 3 sebagai Bapak Kemahasiswaan dalam penyampaiannya di internal kampus, agar seluruh mahasiwa dapat ikut berpartisipasi dalam gerakan itu.
“Ingat kita ini anak tani yang sudah seharusnya sadar untuk mendesak pemerintah agar secepat menaikan harga kopra tersebut. Karena sebagian besar kita yang ada di Maluku Utara dalam ini Mahasiswa IAIN Ternate lebih banyak berasal dari anak tani, dan menjadi kekhawatiran kami jangan sampai mereka bisa putus kuliah karna adanya faktor penurunan harga kopra tersebut. Olehnya itu, kami berharap kepada pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah persoalan penurunan harga kopra tersebut. Dan kita seyogyanya mendesak kepada pemerintah agar secepat mengambil langkah untuk membijaki persoalan harga kopra tersebut,” kata Adnan, pada kesempatan itu dihadapan masa aksi yang tidak lain mahasiswa.
Dalam penyampaiannya juga. Beliau berharap kepada Mahasiswa IAIN Ternate agar dapat menjaga ketertiban dalam gerakan tersebut. Dan tidak dapat merugikan masyarakat.
Menurut dia, ini merupakan suatu keterpanggilan moril dari Mahasiswa IAIN Ternate, karena sebagian besar Mahasiswa IAIN Ternate merupakan anak dari petani Kopra. Olehnya itu, pihak kampus memberikan kesempatan kepada seluruh Mahasiswa IAIN Ternate untuk turun ke jalan dalam hal menyikapi persoalan penurunan harga kopra tersebut.
“Yang kita ketahui bahwa Kopra merupakan kebutuhan utama masyarakat Maluku Utara, dan salah satu komuditas terbesar dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya pemerintah lebih jelih melihat persoalan ini,”tutup dia.(atir/rth)
