TERNATE – Pengurus koordinator Cabang PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Maluku Utara menggelar aksi serentak di wilayah Maluku Utara, hal tersebut menyikapi isu nasional terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat (20/9/2019) bertempat di land mark Kota Ternate.
Ketua Cabang PMII Kota Ternate Musadat Ishak menilai bahwa KPK hari ini asyik mempertontonkan seolah mereka menjadi lembaga super hero, hanya mereka yang bersih di negara ini.
“Tentu kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah langkah strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok radikal yang bersarang di KPK,”beber Musadat
Sementara itu Ketua PKC PMII Maluku Utara, Yulif Assegaf mengatakan beberapa pekan lalu kita diramaikan dengan indikasi kasus yang menyeret salah satu menteri pemuda dan olahraga dalam hal ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah KONI.
“Penetapan tersangka ini menurut kami sangat politis dan melanggar hukum, pasalnya hal ini diumumkan dimasa akhir pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi kelompok taliban ditubuh KPK yang hari ini ramai menjadi perbincangan,”Terang pria asal Tidore itu
Lanjutnya tentu mengatakan diketahui bahwa Saut Situmorang sudah mengundurkan diri dan pimpinan KPK yang lain telah menyepakati menyerahkan mandatnya kepada presiden, termasuk ketua KPK itu sendiri.
“KPK juga tidak sah menurut hukum melakukan penyelidikan, penyadapan, penyidikan dan penuntutan jika salah satu pimpinannya mengundurkan diri, karena bertentangan dengan UU KPK dan bisa dianggap batal demi hukum karena keputusan KPK harus kolektif kolegial oleh lima orang pimpinan KPK,” jelas Ketua PKC PMII Maluku Utara.
Kata Yulif, aksi hari ini tidak berhenti disini saja karena akan ada aksi yang lebih besar. Jadi PMII se-Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara yakni Cabang Ternate, Tidore, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Sula dan Morotai dibawah koordinator PKC PMII Maluku Utara akan terus meminta agar unsur pimpinan KPK harus diperiksa.
“PKC PMII Maluku Utara bersikap, Usir kelompok taliban di KPK, meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya dan terpenting periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK,” Tutupnya. (atir)
