Maluku utara merupakan salah satu daerah yang akan menggelar pesta demokrasi 5 tahunan. Pesta demokrasi yang akan digelar terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ada empat pasangan calon yang akan bertarung dalam konstelasi Pilkada Maluku utara, diantaranya, pasangan calon nomor urut satu, Ahmad Hidayat Mus – M Rivai Umar, disusul nomor urut dua, Burhan Abdurahman – Ishak Jamaluddin, nomor urut tiga, Abdul Gani Kasuba – M Ali Yasin, serta dengan nomor urut empat, yakni Muhammad Kasuba – Abdul Madjid Husen.
Suhu politik mulai terlihat memanas dalam pemilihan yang dilakukan pada 27 juni mendatang. Tim sukses ( Timses) mulai bergerilya dalam memenangkan calonnya. Diantaranya, mereka memoles jagoannya dengan sedemikian rupa agar terlihat layak jual, menyusun visi misi hingga program kerja untuk menarik perhatian masyarakat, hingga memakai tokoh sebagai juru kampanye untuk mempengaruhi pemilih.
Ironisnya, terkadang hal kurang etis dilakukan dalam memenangkan konstelasi pilkada. Misalnya, mereka membawa isu suku, agama, dan ras (SARA). Bahkan tak ketinggalan, money politik (politik uang) pun terkadang akan dipakainya untuk meraih suara. Karena dengan membawa isu SARA, menunjukkan sikap primodial (kedaerahan) masih bersifat kental. Sebab, didalamnya akan merusak nilai demokrasi, dengan memakai sekte kedaerahannya. Hal inilah yang akan memicu terjadinya perpecahan dalam konstelasi Pilkada, bahkan akan menimbulkan bentrok antar pendukung. Seperti, yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Pilkada merupakan bentuk ikhtiar dalam memilih dan menentukan sebuah pemimpin selama lima tahun. Pelibatan setiap warga Negara yang berhak dengan system one man one vote menunjukkan bahwa pilkada memberikan penghargaan dan peluang yang sama dalam menentukan pilihannya. Dan semua pihak ingin proses pilkada akan berjalan damai, aman dan lancar.
Semangat ingin menebarkan jalannya pilkada damai, aman dan lancar merupakan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Bagi umat beragama, menebar kedamaian dan keamanan merupakan bagian dari symbol tingginya ketaatan pada agama dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam perspektif teologi, memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban. Hal ini diperkuat oleh hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, jika kalian bepergian dari lebih tiga orang, maka pilihlah salah satu diantara kalian untuk menjadi pemimpin. Dan juga ditegaskan oleh Umar Bin Khattab, tiada islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa ketaatan.
Jadi, Pilkada bukanlah ajang perpecahan, melainkan Pilkada merupakan memilih suatu pemimpin. Akan tetapi, memilih pemimpin bukanlah asal kita memilih, karena dalam berdemokrasi kita menentukkan nasib daerah selama lima tahun kedepan.
Penulis : Didit Siswantoro
