SOLO, LenteraInspiratif.id – Setelah melalui proses panjang rekonsiliasi, kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 akhirnya resmi dikukuhkan di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).
Pengukuhan yang sarat makna ini dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Menkomdigi Nezar Patria, serta sejumlah tokoh pers nasional.
Momentum Rekonsiliasi Dunia Pers
Acara pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, yang memanggil satu per satu jajaran pengurus baru ke depan. Selanjutnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir membacakan naskah pengukuhan disertai ikrar kesediaan para pengurus mengemban amanah lima tahun ke depan.
“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan ini melalui proses yang selektif dan penuh pertimbangan. Tugas kita menjaga marwah pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat,” ujar Munir dalam sambutannya.
Setelah seluruh pengurus menyatakan kesediaannya, mereka mendapat ucapan selamat dari Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenkomdigi Nezar Patria, dan para tamu kehormatan.
Meutya Hafid: Pemerintah Tak Intervensi, Pers Harus Bersatu
Dalam sambutannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk menegaskan kembali peran pers sebagai penopang kebenaran dan persatuan bangsa.
“Momen ini bukan hanya pelantikan, tetapi kesempatan menegaskan arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga bercerita bagaimana dirinya sempat didatangi para senior wartawan tak lama setelah dilantik sebagai menteri, untuk berdiskusi tentang cara menyatukan PWI yang sempat terbelah.
“Karena saya juga mantan wartawan, rasanya agak deg-degan juga didatangi senior-senior pers. Tapi dari diskusi itu kami sepakat bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi, hanya menjadi ‘orkestrator’ agar proses penyatuan berjalan alami dan demokratis,” ujarnya.
Meutya menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga independensi pers. “Kami percaya, jika insan pers dari berbagai generasi sudah bersatu, maka persatuan sejati akan terwujud seperti yang kita saksikan hari ini,” katanya.
Monumen Pers, Simbol Persatuan
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menuturkan, dipilihnya Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan bukan tanpa alasan. Menurutnya, tempat bersejarah ini menjadi saksi lahirnya semangat perjuangan pers nasional dan simbol persatuan wartawan Indonesia.
“Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua. Hampir dua tahun kita mengalami stagnasi, bahkan banyak pengurus daerah lumpuh karena dualisme. Maka, pengukuhan di Monumen Pers ini menjadi tonggak awal kebangkitan kembali,” tegas Munir.
Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral wartawan dalam menyajikan informasi yang sehat bagi publik.
“Informasi itu ibarat makanan bagi masyarakat. Tugas wartawan memastikan publik mendapat asupan yang bergizi, bukan racun,” ujarnya.
Harapan dari Kota Bengawan
Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul Alim dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi awal persatuan sejati.
“Tidak ada lagi kelompok Pak HBC, tidak ada lagi kelompok Pak Zul. Sekarang hanya ada satu: kelompok Pak Munir,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
Ia menegaskan, saatnya seluruh insan pers kembali dalam satu rumah besar bernama PWI. “Mari bersama membangun PWI yang solid dan bermartabat,” tambahnya.
Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030
Kepengurusan PWI Pusat periode ini mencakup Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Komisi, Departemen, hingga Direktorat khusus.
Beberapa nama besar yang masuk dalam struktur antara lain Suryopratomo, Ilham Bintang, Dahlan Iskan, Karni Ilyas, Atal S. Depari, Dhiman Abror, hingga Sujiwo Tejo.
Sementara pucuk pimpinan organisasi dipegang oleh:
Ketua Umum: Akhmad Munir
Sekretaris Jenderal: Zulmansyah Sekedang
Bendahara Umum: Marthen Selamet Susanto
Struktur lengkap kepengurusan mencakup berbagai bidang strategis seperti organisasi, pembinaan daerah, pendidikan, hukum, multimedia, hingga kemitraan nasional dan internasional
