Lenterainspiratif.com_Kota Ternate. Maluku Utara – Pemerintah Kota Ternate dan Polres Ternate mengelar penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka Pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 di Aula Walikota, Senin (17/02/2020).
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi pihak kapolres dan jajarannya yang telah melakukan kerja sama dengan pemerintah kota ternate untuk mensukseskan Pilwakot tahun 2020-2025.
“kehadiran dana tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan dan tahapan-tahapan yang sudah disepakati. jadi anggaran yang ditetapkan sudah dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait dengan KPU, panwas dan kapolres”.ucapnya
Walikota Ternate, mengharapakan agar tetap berkordinasi baik KPU, Panwas, Kepolisian, kodim dan pemerintah kota untuk menyukseskan pemilihan walikota jauh dan lebih baik dan berkualitas dari pemilihan-pemilihan di tahun sebelumnya
“KPU, Panwas, Kepolisian, kodim dan pemerintah Kota untuk menyukseskan pemilihan Walikota jauh dan lebih baik dan berkualitas dari pemilihan di tahun sebelumnya”jelasnya
Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda saat di konfirmasi usai kegiatan mengatakan bahwa kalau untuk rencana operasinya pilwakot Kota Ternate tentunya mengacu kepada tahapan-tahapan pemilu yang sudah dikeluarkan melalui peraturan KPU tentang tahapan pemilu, tahapan tahapan inilah nantinya akan dilakukan kegiatan pengamanan.
“Dalam kegiatan pengamanan ini melibatkan personil dan peralatan-peralatan dengan jumlah kekuatan personil tiga ratus lima belas orang, ini akan digunakan pada saat pencoblosan”.tuturnya
Lanjutnya, Mengacu pada pilkada tahun kemarin dengan jumlah TPS ada tiga ratus lima belas dan yang kami tugaskan tiga ratus lima belas personil di tiap-tiap TPS. Kegiatan pertahapan yang lainnya akan menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada dengan penggelaran kekuatan sesuai dengan tahapan kampanye partai.
“Disisi lain dengan anggaran empat koma lima miliar itu sudah cukup karena sesuai dengan kondisi anggaran yang lain”.
Tambahnya, Kita harus paham juga kemampuan untuk pemerintah kota karena tidak hanya memberikan anggaran untuk polisi saja, Disitu ada nanti ada dari pihak tni nya ada dari kpu penyelenggara ada dari pengawasan sendiri kita harus kita maklumi.
“Ia berharap agar Kpu bekerja secara profesional, Bawaslu porles TNI profesional, Pemerintah kota profesional sesuai tanggungjawab dan komitmen”.tutupnya (Alif)
