foto : Wahda z. Imam anggota DPRD provinsi malut.
Ternate Lentera Inspiratif.com
Pemerintah maluku utara di nilai kurang efektif dalam mengawal dana lokasi umum untuk menunjang pembangunan di wilayah maluku utara.
Pemerintah maluku utara di nilai kurang efektif dalam mengawal dana lokasi umum untuk menunjang pembangunan di wilayah maluku utara.
Saat di wawancarai Selasa (20/2/2018). Wahda Z. Imam selaku anggota DPRD provinsi malut menjelaskan, Maluku Utara ini merupakan satu daerah yang hanya memiliki luas daratan sebesar 27% sementara selebihnya adalah laut menurutnya “luas wilayah kita sama dengan empat provinsi di Sulawesi tetapi maluku utarah hanya memiliki dana lokasi umum sebesar 1,3 triliun yang di drop dari APBN”.
karena ternyata pemerintahan daerah kita tidak memperjuangkan bahwa wilayah laut ini merupakan wilayah maluku utara Sehingga dalam distribusi dana lokasi umum laut tidak di hitung sebagai wilayah maluku utara. bebernya
Menurutnya, padahal pemerintah memiliki celah viskal kurang lebih 3,5 triliun tapi mampu mendorong itu dengan berbagai datanya untuk bisa kita memberikan dana yang lebih besar.ungkapnya
“ini semua karena pemerintah berpangku tangan tidak mampu melakukan terobosan untuk menggapai dana yang lebih besar di pusat untuk daerah ini”.jelasnya
Dia membandingkan, sementara di manado yang dekat punya dana lokasi umumnya sebesar hampir 3 triliun belum provinsi Gorontalo belum lagi provinsi sulawesi tengara belum termaksuk sulawesi tengah. Katanya
“maka seharusnya ada terobosan baru yang harus di lakukan oleh pemerintah kita saat ini baik pendekatan ke jakarta untuk mendapatkan hidangan yang lebih besar”. Jelasnya
Menurutnya, hal ini perlu saya sampaikan agar kita semua tau apa yang masyarakat butuhkan kedepanya.tuturnya (*alif)
