Mojokerto – Dengan adanya perubahan panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kabupaten menjadi badan pengawas pemilu (bawaslu) ada tanggung jawab pemerintah memberikan fasilitas perkantoran terhadapnya, pihak bawaslu kabupaten mojokerto melakukan pengajuan fasilitas kepada pemkab mojokerto, akhirnya pemkab menyetujui dan menyarankan tempat atau kantor di Jl. Bangsal Raya No. 63 Bangsal. Pada saat tahun 2017 saat bawaslu memakai tempat itu berbarengan dengan adanya pembangunan kantor kecamatan sehingga bawaslu dan pihak kecamatan berbagi tempat dengan kantor kecamatan bangsal.
Afidatusholikha, Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kab. Mojokerto mengatakan bahwa saat Adanya supervisi dari bawaslu tingkat provinsi menguji kelayakan kantor. Menurut mereka kantor kami sangat tidak layak huni karena ada 2 instansi pada tempat atau kantor yang sama kemudian mereka menyarankan kami pindah dan disewakan kantor di sooko. Setelah kontrak di sooko habis per desember kemarin kami pindah ke jl. Raya Bangsal No. 63 Bangsal Kab. Mojokerto.
Di sisi lain menurut Aris Fakhruddin Asy’at selaku ketua bawaslu kabupaten menjelaskan, Pada saat ini kantor yang kami tempati hanya pinjaman dari pemkab. Dan semoga nantinya bawaslu menjadi lembaga yang permanen, kami akan mengajukan hibah tanah untuk membangun atau mendirikan kantor yang tetap yang tanah dan bangunan itu milik bawaslu nantinya tidak perlu berpindah kantor lagi.
Saat ini kantor kami sangat alakadarnya dan kami berharap adanya bantuan dana dari pembkab untuk membenahi kantor kami karena menurut kami kantor ini tidak layak huni karena lantai masih terbuat dari keramik lama, banyak gedung yang mau roboh, dan untuk ruang staff kalau hujan rawan bocor, tutupnya. (lailatul)
