Jawa TimurPolitik

Peduli Aspirasi Kelompok Marjinal, Pemkot Mojokerto Gelar Musrenbang Tematik

Musrenbang Tematik,

 

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri Musrenbang Tematik di Gedung Prajna Wicitra Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto, Kamis (2/3/2023).

LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto begitu peduli dengan kelompok marjinal. Hal itu terlihat dari diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kamis (2/3/2023) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Prajna Wicitra Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) setempat mengundang Kelompok Anak, Perempuan dan Disabilitas.

Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto, Agung MS menyampaikan, Musrenbang Tematik ini pertama kali diselenggarakan di Kota Mojokerto. Dalam Musrenbang Tematik RKPD tahun 2024 kali ini melibatkan 50 peserta dari tiga delegasi tematik tersebut.

“Peserta berasal dari komunitas, perwakilan delegasi tematik dan dari jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Mojokerto,” ucapnya.

Agung melanjutkan, Musrenbang Tematik ini digelar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi pembangunan dari kelompok anak, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Kami ini mendapat saran atau masukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas,” jelasnya.

Pelaksanaan Musrenbang Tematik ini, lanjut Agung memaparkan, atas usulan Wali Kota dan Wakil Rakyat. Sebelumnya tiga klaster tematik ini juga selalu dilibatkan dalam Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Mojokerto.

“Kali ini kita libatkan lebih khusus lagi, agar saran dan usulannya bisa lebih spesifik. Dan meskipun klaster ini minoritas, segala usulannya akan tetap kita prioritaskan. Hasil dari Musrenbang Tematik ini nantinya juga akan disatukan dengan program-program pembangunan serta disinergikan dalam Musrenbang RKPD tingkat Kota,” tukasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basoeki Rahardjo meminta para peserta untuk menyampaikan berbagai usulannya. karena Musrenbang ini adalah wadah untuk menampung aspirasi.

“Biar usulannya masuk dan mengena pada pemerintah, mohon mengandung 4 unsur ini. Yakni memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan, sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan memiliki input output yang jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan Pemkot Mojokerto ingin menampung dan mengakomodir usulan dari kaum marjinal atau kelompok masyarakat rentan. Hal itu guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi rentan disebabkan masih adanya ancaman pembatasan, kesulitan, pengurangan bahkan penghilangan hak bagi kelompok marjinal.

“Karena itu di tahun ini kami mengadakan Musrenbang tematik yang khusus mengangkat tema anak, perempuan dan disabilitas,” jelasnya.

Ning Ita ingin mengajak kaum perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto. Ia berharap bisa menampung dan mengakomodir aspirasi dari kelompok terkait yang mungkin tergeser oleh prioritas usulan pembangunan lain di Musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.

“Saya berharap dapat tercipta sinergi dan kolaborasi antara Pemkot Mojokerto dengan seluruh pemangku kepentingan. Saya ingin berbagai program yang mendukung aspek perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas dapat diintegrasikan kedalam program pembangunan. Tahun 2024,” ujarnya.

Ning Ita memastikan, di desk Musrenbang Tematik ini nanti seluruh aspirasi dan usulan akan ditanggapi oleh Pemkot Mojokerto melalui dinas terkait.

“Saya berpesan dalam mengusulkan dan menyusun program serta kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak anak, perempuan dan penyandang disabilitas agar tetap disesuaikan dengan situasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (Roe/adv)

Exit mobile version