Lenterainspiratif.com, MOJOKERTO — Bawaslu RI menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar memelototi netralitas dan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan Pilkada serentak.
Atensi khusus itu, ditujukan kepada daerah yang terdaat petahana maju kembali bertarung dalam Pilkada termasuk Kabupaten Mojokerto. “Perhatian kita pada netralitas ASN. Terutama pada daerah yang incumbent kembali maju,” kata Komisioner Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mohammad Afifudin saat melakukan supervisi di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/1/2020).
Lebih lanjut, mengacu pada surat himbauan yang dikirim ke 270 daerah sebanyak 222 daerah melakukan mutasi di hari terakhir yakni tanggal 8 Januari lalu. Bahkan, ada sebagian daerah memaksa mutasi sebelum batas tanggal 8 Januari hingga malam. “Artinya mereka (Bupati/walikota,red) masih mengupayakan untuk mengindari larangan mutasi,” katanya.
Untuk Mojokerto sendiri lanjutnya mengacu pada dua pilkada sebelumnya yang selalu menghangat. Ia memetakan indeks untuk Kabupaten Mojokerto terutama netralitas dan pengerahan ASN.”Sebenarnya tiap daerah beda-beda bentuk intervensinya. Kalau rawan pengerahan ASN ya pengawasan ASN ditingkatkan. Kalau masalah banyak penduduk belum memiliki E-KTP bawas akan mengandeng Dispenduk,” jelasnya.
Untuk itu ia meminta Bawaslu Kabupaten Mojokerto, meningkatkan pengawasan ASN terutama setelah pelantikan Plt. Bupati menjadi Bupati definitif. Ia meminta Bawaslu untuk berkoordinasi dengan jajaran agar netralitas ASN terus terjaga sesuai aturan.
“Takutnya setelah dilantik ada pengerahan ASN. Untuk itu sejak jauh hari sudah memberi peringatan dini,” imbuhnya.
Saat ini tambah Afif, Bawaslu sedang memetakan indeks kerawanan Pilkada yang akan dilouncing Februari mendatang. Salah satu indikator kerawanan yakni netralitas ASN.
“Salah satu indeks kerawanannya netralitas ASN, dalam indeks itu kita juga memetakan cara pengawasannya,” pungkasnya. (man)
