JOMBANG – Jajaran Kepolisian Resort Jombang melalui Satuan Reserse dan Kriminal, berhasil membekuk dua orang pelaku tindak kejahatan dengan cara memalsukan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Diketahui, kedua pelaku tersebut adalah Fatkhul Dwi Rohman (32), asal Jalan Semeru, Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang, dan Anjik Zuanto alias Enjin (36), asal Dusun Ploso, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Jombang.
“Kedua pelaku merupakan diduga membuat surat palsu atau memalsukan surat, “beber Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Azi Pratas Guspitu, Selasa (3/9/2019).
Awalnya, pelaku atas nama Fatkhul ingin dibuatkan dokumen KTP dan KK pada pelaku Anjik, melalui pemesanan terlebih dulu. Dokumen tersebut, hendak digunakan oleh Fatkhul untuk kelengkapan kredit motor. AZ kemudian melakukan scanning KTP maupun KK asli, lalu identitas dan foto diedit menggunakan program paint dan microsoft word.
Setelah itu, KTP dicetak menggunakan printer warna pada lembaran plastik mika. Nah, hasil cetakan tersebut dipotong dan ditempelkan pada material e-KTP bekas sehingga menyerupai asli. Sedangkan untuk KK dicetak warna menggunakan printer. Pencetakan itu menggunakan lembaran kertas HVS putih ukuran F4. Terakhir lembaran itu dilaminating.
“Atas jasanya membuatkan dokumen kenegaraan palsu itu, AZ mendapatkan upah sebesar dua ratus ribu rupiah. Namun praktik pemalsuan itu akhirnya berhasil kita bongkar, “terang Azi.
Disinggung soal berapa lama pelaku sudah menjalankan praktik tersebut, Azi mengatakan baru beberapa bulan. “Praktik itu baru dijalankan pelaku kurang lebih baru tiga bulan, “katanya.
Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya, satu unit komputer berikut printer, dua lembar e-KTP, beberap lembar suket (surat keterangan) dan KK yang diduga palsu.
Guna kepentingan lebih lanjut, kini kedua pelaku harus mendekam di Rutan Polres Jombang. “Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Pasal 96A jo Pasal 8 ayat (1) huruf c UU RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “tutupnya. (dit)
