lenterainspiratif.com | Mojokerto – Percepatan penangan Covid-19 di Kota Mojokerto terus dimaksimalkan, termasuk masalah pendataan masih terus dilakukan verifikasi dan validasi data terkait penerima bantuan sosial karena penyaluran bantuan sosial masih terus berlangsung.
Ditengah kondisi penyaluran bantuan yang masih di temui tak tepat sasaran, perwakilan fasilitatorpun akhirnya wadul ke Ning Ita, terkait situasi di lapangan yang mereka hadapi. Pasalnya, masih banyak dijumpai warga yang menerima bantuan mengajukan protes karena perbedaan bantuan sosial yang didapatkan.
“Kami ke sini, ingin meminta arahan terkait kondisi di lapangan kepada ibu wali kota,” kata salah satu perwakilan fasilitator Triono saat di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari.
Di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Ning Ita menampung semua aspirasi dari para relawan yang telah berjuang dan bersabar dalam menghadapi warga selama ini. Hal ini tidak lepas dari verifikasi data yang ada agar semua warga merasakan bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
“Sebenarnya, jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 itu banyak. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang tunai dan masih banyak lainnya. Namun, ada sebagian warga yang memaksa ingin menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi, kami mohon kepada warga untuk lebih legowo,” tegas Ning Ita.
Ning Ita pun meminta kepada warga agar tidak bertindak diluar kewajaran. Seperti merusak kendaraan dari para relawan atau fasilitator, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam percepatan penanganan Covid-19 agar warga terdampak segera mendapatkan bantuan sosial.
“Kami mohon, agar warga lebih mengerti. Jangan bertindak diluar kewajaran. Para vasilitator ini juga manusia biasa. Dan juga sistem yang ada memiliki kelemahan. Mohon pengertiannya,” imbuhnya.
Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain itu, ada pula bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanya tiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-warong sesuai dengan yang telah ditentukan.
Selain penerima bantuan program KKS, pemerintah daerah juga menyakurkan bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sosial tersebut senilai Rp 600 ribu akan disalurkan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April. Bantuan-bantuan ini, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga terdampak Covid-19.
“Kami ingin semua warga kota yang terdampak, dapat tercover bantuan sosial, mohon disyukuri apapun jenis bantuan yang diterima dari pemerintah,” tandasnya. (roe)
