Kota Mojokerto, LenteraInspiratif.id – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau Ning Ita, melakukan mutasi besar-besaran terhadap tujuh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelantikan yang digelar di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Rabu (3/9/2025), menjadi langkah awal Ning Ita pada periode keduanya memimpin Kota Mojokerto.
Dalam kesempatan itu, Ning Ita menegaskan bahwa mutasi pejabat merupakan hal wajar dalam birokrasi. Pergantian jabatan bukan hanya soal pergeseran posisi, melainkan bagian dari strategi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Mutasi ini dilakukan agar setiap pejabat mampu beradaptasi, menghadirkan gagasan baru, serta terus memberikan kontribusi nyata di unit kerja yang dipimpin,” ungkap Ning Ita.
Tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang resmi menempati jabatan baru diantaranya, Novi Raharjo menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Muraji Menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ikramul Yasak sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Amin Wachid menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Ani Wijaya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, dr. Farida Mariana menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Abdul Rahman Tuwo sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Selain itu, Ning Ita juga melanti empat pejabat fungsional, diantaranya; Ahmad Aris Effendi, S.H. – Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda, Filudina Romsika – Administrator Kesehatan Pertama di Dinkes P2KB, Duha Rosida – Pengelola Sumber Daya Air di Dinas PUPRPerakim dan Emalia Kurniawati – Penera di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
Rotasi ini, menurut Ning Ita, diharapkan menjadi momentum bagi pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing sekaligus menjaga kesinambungan program pembangunan daerah.
Selain adaptasi, Ning Ita kembali mengingatkan pentingnya penerapan core value BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN. Ia menilai, jika nilai ini dipegang teguh, tidak akan ada lagi ego sektoral antarinstansi.
“Dengan penerapan BerAKHLAK, semua OPD bisa bersinergi. Kolaborasi lintas instansi adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang harmonis dan berkualitas,” pungkasnya. (roe/adv)
