Mojokerto, LenteraInspiratif.id – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengajak seluruh jajaran legislatif dan eksekutif untuk memperkuat integritas serta komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi bagi Jajaran Legislatif dan Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota, Rabu (22/10/2025).
“Korupsi masih menjadi ancaman serius yang merusak tatanan masyarakat dan menghambat pembangunan. Karena itu, kita harus terus memperkuat sistem pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tegas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Ia menegaskan, semangat antikorupsi harus tertanam di seluruh lini birokrasi maupun lembaga politik daerah. Menurutnya, upaya reformasi birokrasi di Kota Mojokerto selama ini telah menunjukkan hasil yang signifikan.
“Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto tahun 2024 mencapai 86,95. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kita semakin adaptif, transparan, dan berintegritas,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Wali Kota juga memaparkan capaian luar biasa Kota Mojokerto dalam program pencegahan korupsi yang diukur oleh Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, dengan skor 98,41 pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah dengan nilai MCP tertinggi di Jawa Timur dan termasuk tiga besar nasional.
“Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen kita terhadap pemerintahan bersih. Namun, prestasi ini tidak boleh membuat kita lengah,” imbuhnya.
Ning Ita menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah eksekutif, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari legislatif. DPRD, kata dia, memegang peranan penting dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran agar tetap transparan dan berpihak pada rakyat.
“Pemerintahan yang bersih dicapai lewat perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat waktu dan akuntabel. DPRD harus memastikan pokok-pokok pikiran, hibah, dan bansos benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Ning Ita mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk menjadikan kegiatan sosialisasi antikorupsi ini sebagai momentum memperkuat akuntabilitas dan integritas bersama.
“Mari kita jaga prestasi MCP, tingkatkan nilai SPI, dan wujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, serta bebas dari korupsi,” pungkasnya. (Roe/adv)
