MOJOKERTO – Nilai lelang pemerintah kota mojokerto tahun ini terbilang cukup fantastis yakni mencapai Rp 102 miliar lebih yang berasal dari 98 paket tender. namun sayangnya lagi lagi Peningkatan status aplikasi lelang lagi-lagi jadi biang molornya pelaksanaan pembangunan. Hingga triwulan pertama tahun ini, Pemkot Mojokerto belum menayangkan satupun penawaran lelang.
Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat menyebut perubahan aplikasi lelang jadi kendala penyediaan barang dan jasa pemerintah. “Proses lelang masih terkendala pergantian aplikasi lelang. Ada update aplikasi dari versi 42 ke versi 43,” tutur Kepala ULP Pemkot Mojokerto, Agoes Heri, Rabu (20/3).
Menurut ia, perubahan versi aplikasi tersebut membuat instansi teknis bingung. “Memang beberapa hari lalu kita menggelar sosialisasi mengenai versi baru ini. Sehingga penyedia layanan dapat mengakses software terbaru ini,” imbuhnya.
Selain peningkatan versi, lanjutnya, ada perubahan mekanisme lelang. “Sistem pengajuan lelang yang semula dilakukan pokja kini beralih ke PPK. PPK yang mengupload ke sistem,” tutur Agoes.
Pemerintah setempat sebelumnya mengintensifkan perangkat pengadaan yang ada. Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meminta pelaksanaan proyek infrastruktur dilaksanakan tepat waktu.
Dimintai pendapatnya soal ini, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto mengatakan perlunya kesamaan pemahaman dalam implementasi pengadaan barang dan jasa. Ia menyampaikan harapannya agar semua kegiatan dapat diselesaikan “Perlunya sebuah percepatan proses pelelangan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak selesai.” katanya
Ia juga mengatakan, bahwa harapannya dapat segera menyelesaikan pelelangan pada awal 2019. “Poin kita pada hari ini adalah percepatan, sehingga apapun yang kita lakukan, dilakukan dalam konteks percepatan, ” pungkasnya. (roe)
