Mojokerto – ini yang dinamakan lompatan jauh ke depan bagi kota mojokerto yang wilayah teritorialnya sangat kecil di banding kabupaten mojokerto, pasalnya peningkatan investasi di kota onde onde ini begitu fantastis yakni mencapai 452 persen.
Berdasarkan data yang di kantong dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) setempat menyebut lompatan nilai penanaman modal di daerahnya mencapai 452 persen, jauh melampaui target pemerintah daerah. Jika target awal nilai investasi hanya Rp 300.707.538.487, per bulan September ini naik 452 persen menjadi 1.578.957.912.672. Nilai tersebut belum terhitung dengan masuknya dua investor kakap yakni McDonald’s dan Informa Furnishing.
Kepala DPM-PTSP Kota Mojokerto Moch. Ali Imron mengklaim penyederhanaan sistem perijinan dan kondusifnya keamanan menjadi biang kepercayaan pengusaha untuk mengembangkan sayapnya di daerah ini.
“Berdasar sumber data Online Single System (OSS) nilai investasi di Kota Mojokerto tahun ini memang jauh meningkat yakni mencapai 452 persen. Membaiknya perekonomian di kota ini salah satunya adalah karena adanya reformasi perijinan yang mempermudah pengurusan ijin, termasuk kondisi keamanan Kota Mojokerto yang cenderung kondusif,” tutur Moch. Ali Imron, Rabu (20/11).
Meningkatnya nilai investasi tersebut menjadi andil besar bagi tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tentu naiknya investasi ini menjadi angin segar bagi tercapainya PAD kita. Target PAD kita tahun ini adalah sebesar Rp 1.274.312.241. Sedang realisasi sampai September adalah sebesar Rp 1.180.768.001. Ini akan terpenuhi sampai akhir tahun nanti,” ujarnya.
Imron menerangkan kontribusi daerah tersebut bersumber dari beberapa sektor. Semisal, jasa investasi umum dan sewa. Dari medis dan kesehatan bersumber dari RS dan apotek. “Lalu karaoke dan restoran serta cafe untuk sektor pariwisata, perumahan, pemukiman, ijin toko modern, jasa, konstruksi, rumah kos dan industri,” rincinya.
Menurut Imron, investasi di daerahnya belum merata. Kata ia, investasi masih terfokus di tengah kota. Untuk pengembangan investasi di wilayah barat terbentur permasalahan rencana tata ruang wilayah yakni pada kawasan hijau dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang beririsan.
“Jika mau merata, maka perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dirubah. Dengan perubahan itu, maka peluang investasi akan jauh meningkat,” pungkasnya. (roe)
