MOJOKERTO, Lenterainspiratif.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Acara yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) pada Rabu (12/3/2025) ini bertujuan membuka ruang bagi kelompok tersebut untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum, menegaskan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam pembangunan yang lebih inklusif. “Kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal. Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Dalam forum yang dihadiri kepala OPD, organisasi perempuan, Forum Anak Majapahit, Forum Anak Kecamatan, serta perwakilan penyandang disabilitas ini, Gus Barra memaparkan visi kepemimpinannya selama lima tahun ke depan. Ia menyebut konsep Catur Abhipraya Mubarok yang berfokus pada empat hal utama, yaitu peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, penguatan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, serta pembangunan infrastruktur.
“Kami ingin Mojokerto menjadi daerah yang lebih maju, adil, dan makmur. Untuk itu, pembangunan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Gus Barra juga menekankan bahwa Musrenbang Tematik bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk menghasilkan ide-ide segar yang akan masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026. “Kami berharap ada gagasan konkret yang bisa kita realisasikan bersama. Suara dari perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sangat penting agar kebijakan yang kita buat benar-benar berdampak,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah pusat terkait Sekolah Rakyat, yang bertujuan membantu anak-anak putus sekolah agar bisa kembali mendapatkan pendidikan. “Sekolah Rakyat ini adalah solusi bagi anak-anak yang ingin bersekolah kembali. Kami dari Pemkab Mojokerto siap mendukung dengan menyediakan lahan seluas 5 hektar,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah. “Dengan adanya forum ini, kita bisa memastikan bahwa isu-isu strategis yang berkaitan dengan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan 2026,” kata Bambang.
Ia juga berharap hasil Musrenbang Tematik ini bisa menjadi landasan bagi Pemkab Mojokerto dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua golongan masyarakat. “Kita ingin dokumen perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar dokumen administratif,” pungkasnya. (Roe/adv)
