TERNATE – Meninggalnya Gamaria Kumala alias Kiki (19) warga Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Halmahera Utara, kini menjadi banyak sorotan dari banyak kalangan. Bahkan, mereka mengacam terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Kiki. Sebab, tindakan pelaku merupakan tindakan keji dan tidak beradab. Seperti yang diungkapkan oleh aktivis Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (PB Kopri), ketua bidang OKP, ormas, dan komunikasi lintas organisasi perempuan, Marisa Limun.
“Perbuatan tersebut merupakan tindakan keji dan tak beradab yang tak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi dibarengi dengan melakukan tindakan kekerasan seksual yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat, “kata Marisa Limun, Sabtu (20/7/2019).
Marisa menyampaikan duka cita mendalam atas kematian korban. Serta dirinya berharap agar Tuhan memberikan kesabaran kepada keluarga korban yang ditinggalkannya.
“Menyatakan rasa duka mendalam bagi keluarga korban. Dan kiranya Allah yang rahman memberikan kesabaran pada orangtua dan keluarga korban, “terangnya.
Marisa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap calon mahasiswa itu. Selain itu, polisi diharapkan dapat membeberkan secara jelas mengenai motif pelaku melakukan tindakan keji tersebut.
“Menyatakan keprihatinan atas peristiwa ini dan meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan secara tuntas dan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga meminta agar dalam melakukan pengusutan, polisi dapat mempertimbangkan apakah hal ini merupakan motif kriminal murni atau ada motif lain yang mendasari. Tindak penganiayaan, kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang tak bisa begitu saja dilihat sebagai kejadian biasa. Serta, saya mendorong dan mendukung polisi untuk mengeksekusi hukuman mati bagi pelaku, “urainya.
Selain itu, Marisa meminta negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan. “Meminta negara untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui perundang-undangan dalam rangka penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Olehnya, ia meminta Pemerintah dan Parlemen segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-undang, “tandasnya. (red)
