Lenterainspiratif.id | Ternate – Penjadwalan orang Nomor satu RI ke Provinsi Maluku Utara yang di rencanakan pada tanggal 25 Maret 2021, dengan beberapa agenda besar, salah satu nya akan meresmikan Bandara Udara Kuabang Kao Halmahera Utara (Halut). Hal ini kembali di tanggapi oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND ) Maluku Utara (Malut), akan merencanakan gelar aksi besar-besaran penolakan kedatangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Maluku Utara.
Ketua Wilayah LMND Maluku Utara, Rahmat Karim, saat di konfirmasi awak media, Minggu (21/03/2021), menjelaskan bahwa konsentrasi pemerintahan belakangan ini adalah untuk melawan covid 19. Kata Ketwil, di tengah konsentrasi ini juga banyak berbagai produk UU yang dilahirkan.
“Misalnya UU Cipta kerja yang di sulap menjadi UU no 11 tahun 2020. Ini tentu menjadi satu perhatian khusus bahwa presiden RI dalam hal ini Joko Widodo tidak pernah mengutamakan kepentingan umum,” ujar Egas sapaan akrab Rahmat.
Sebab kata Ketwil ini, gejolak perlawanan terjadi di semua daerah dan itu menandakan bahwa rakyat tidak setuju atas kebijakan Pemerintahan dalam mengeluarkan produk yang menyudutkan kepentingan umum.
“Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang semestinya di perhitungkan dalam proses pengambilan keputusan nasional. Karena dampak buruk atas kebijakan pemerintah pusat sekarang ini sangat dirasakan oleh buruh, Tani, nelayan, dan seluruh sektor rakyat miskin dan kelas menengah lainnya,” jelas jelas orang nomor satu LMND Malut.
Menurutnya, sangat di sayangkan adalah kedatangan presiden RI dalam hal ini Joko Widodo hanya untuk meresmikan bandara Kuabang Kao Halmahera Utara.
Di rinya pun menjelaskan, dinamika politik yang belum selesai di Halmahera Utara juga kondisi Ekonomi Maluku Utara yang sangat memprihatikan sekarang ini, Presiden hanya turun untuk peresmian Bandara.
“Untuk itu, saya atas nama Ketua Wilayah LMND Maluku Utara akan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada di 7 kabupaten/kota untuk melakukan penolakan terhadap Kedatangan presiden RI,” tegasnya.
“Dan kami akan melakukan penolakan lewat aksi demonstrasi di 7 kab/kota yanga di dalamnya EK LMND Ternate, Tidore, Halut, Halsel, Halbar, Sula, dan Morotai.
Ternate dan Halmahera Utara akan kami konsentrasikan penolakan,” tutupnya. (Toks).
