Lenterainspiratif.id | Tikep – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND ) Tidore melakukan aksi terkait dengan penolakan kedatangan beberapa menteri di maluku utara, aksi tersebut di mulai pada pukul 09.30 wit dengan rute aksi Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Tidore, Selasa (22/6/2021).
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Asrul Muhlis saat di hubungi awak media, menyampaikan bahwa aksi yang di lakukan berada pada dua titik Utama yakni, kantor Walikota Tidore, dan Kantor DPRD Tidore.
Dalam aksi di depan kantor walikota, kata Asrul, pihak masa aksi serunduk pintu pagar walikota dan Ngotot agar dalam aksi tersebut bisa hering bersama pihak Pemkot.
“Agar bagaimana kami menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi pada kesempatan hari ini, tuntutan kami yang lebih utama ada tolak kedatangan beberapa menteri di Provinsi Maluku Utara, karena menurut kami dalam kedatangan menteri tersebut belum juga ada kejelasan yang pasti apa maksud kunjungan mereka,” ucapnya.
“Alhamdulillah dalam desakan kami untuk hering dengan pemerintah kota Tikep, dan kami melakukan hering secara langsung di ruang rapat Sekrataris Kota Tidore Ismail Dukomalamo S.pd serta tergabung dengan beberapa kepala-kepala dinas,” sebutnya.
Di saat hering kata Korlap, sekretaris kota tidore Ismail Dukomalamo S.Pd dengan sikap akan mengakomodir tuntutan LMND Kota Tidore Kepulauan.
Sementara Ketua Kota LMND Tikep, Zulfikar, menyampaikan aksi yang di gelar tersebut dengan mengangkat beberapa tuntutan penting salah satu nya tolak kedatangan beberapa menteri di Maluku Utara atau Tolak Kedatangan Rezim 1% di Maluku Utara, yang sejauh ini belum ada kejelasan yang pasti maksud dan tujuan kedatangan mereka.
“Bukan hanya itu saja, kami juga meminta pihak DPRD dan Pemkot agar tegas menolak kehadiran perusahan PT. Shana Tova, karena dari semua isu yang LMND Tikep angkat adalah menjadi pengkajian kami yang mendalam dengan terang melanggar konstitusi,” ujarnya.
Perlu di ketahui, kata Fikar sapaan akrab Zulfikar, di saat massa aksi melanjutkan aksi menuju kantor DPRD Tikep, terlihat tidak ada sama sekali anggota DPRD berada di kantor. Kata Fikar hingga kini belum ada kejelasan dan alasan apapun.
Di ketahui, ini beberapa isu tuntutan EK-LMND Tikep :
1. Tolak kedatangan rejim 1 % di maluku utara
2. Menangkan pancasila
3. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945
4. Mendesak kepada pemkot dan dprd tikep agar menolak kehadiran pt. Shana tova
5. Tegakan Perda no 1 tahun 2018
6. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. (Toks)
