LKPj Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 Dapat Catatan Dewan Salah Satunya Mangkraknya Sejumlah Proyek Fisik

lenterainspiratif.id | Mojokerto – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 setelah berakhirnya tahun anggaran sebagaimana amanat Undang-Undang (UU), mendapat catatan dan 42 rekomendasi dari DPRD Kota Mojokerto Salah Satunya Mangkraknya Sejumlah Proyek Fisik.

42 rekomendasi tersebut, ditujukan untuk 10 bidang, diantaranya Bidang Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, Bidang Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Hukum mendapat 5 catatan. Kemudian Bidang Pendidikan juga mendapat 5 catatan.

Selain itu, Bidang Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata mendapat 4 catatan, Bidang Kesehatan sebanyak 3 catatan, Bidang PUPR sebanyak 6 catatan, Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 4 catatan. Disusul berikutnya, Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Bidang Lingkungan Hidup masing-masing mendapat dua catatan.

Untuk Bidang Ekonomi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapat 6 catatan dan terakhir terkait Capaian Indikator Makro Ekonom juga mendapat lima catatan dari wakil rakyat.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengatakan, banyak kondisi yang dirasa kurang ideal, terdapat data yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan yang disampaikan kepala daerah di paripurna sebelumnya.

’’Tidak sedikit yang kami temukan hal yang kontradiksi dengan  laporan yang diberikan kepada kami, misalnya mangkraknya pasar yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,’’ tandas Sunarto.

Lanjut Sunarto, masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari uang APBD. Bahkan, beberapa di antaranya telah disampaikan pada rekomendasi DPRD tahun-tahun sebelumnya, namun belum tertangani dengan baik.

Bukti bahwa belum ditindaklanjuti dengan optimal atau bahkan ditengarai belum ada tindak lanjut seperti masih mangkraknya sejumlah proyek fisik.

’’Seperti kondisi Rest Area Gunung Gedangan dan Pasar Rakyat Prapanca yang sempat disidak Komisi II DPRD Kota Mojokerto. Kondisinya masih tetap sepi sampai sekarang,’’ tandas politisi yang akrab disapa Itok ini.