Mojokerto, LenteraInspiratif – DPRD Kota Mojokerto meminta pemerintah turut memperhatikan pendidikan non-formal di wilayahnya. Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna dengan agenda tanggapan dan rekomendasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025, Sabtu (3/8/2024).
usai paripurna Ery Purwanti ketua komisi III DPRD Kota Mojokerto mengatakan, sektor pendidikan non-formal memerlukan perhatian lebih, terutama dalam memastikan kurikulum yang sesuai dan efektif.
“Kurikulum yang baik untuk pendidikan non-formal sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan di luar jalur pendidikan formal,” katanya
Menurut DPRD, ketiadaan kurikulum yang terstandarisasi dapat mengakibatkan kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam program pendidikan non-formal.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah kota mengembangkan dan menetapkan kurikulum yang komprehensif untuk sektor pendidikan non-formal, serta menyediakan dukungan dan pelatihan bagi penyelenggara program,” tuturnya.
Dengan demikian, pendidikan non-formal dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Serta dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” jelasnya.
Selain itu, DPRD meminta Pemkot Mojokerto melakukan evaluasi terhadap kesejahteraan guru non-ASN. Hal itu sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menerima dukungan dan kompensasi yang layak.
“Kesejahteraan guru non-ASN yang belum optimal dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, dan kualitas pengajaran yang diberikan,” pungkasnya. (roe/adv)
