LenteraInspiratif.id | Medan – Walikota Medan jangan Anti keritik stadmen Ketua Dprd Kota Medan itu sesuai dengan tu foksinya memberikan masukan kepada Pemko Medan perlu memahami undang-undang pemerintah daerah secara utuh. Dimana lembaga DPRD juga berhak menentukan alokasi anggaran Pungkas Rahmat Ritonga Selaku ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU), Senin (20/03/2023)
Rahmat Ritonga mengatakan jika APBD itu adalah hasil paripurna DPRD, penyusunan APBD itu melibatkan DPRD sejak awal prosesnya walikota sebagai kepala daerah yang mengajukan APBD.
“Disitu pasti ada negosiasi politik antara pemko dengan DPRD. DPRD juga punya hak menentukan alokasi anggaran itu ke mana,” ucapnya.
Menurut Rahmat, Ketua DPRD banyak yang memberikan masukan kepada walikota Medan. Apa yang dilakukan Walikota Medan bukanlah contoh yang baik. Apalagi menuding Ketua DPRD lewat media sosial.
“Karna setau saya belum pernah mendengar ada omongan kepala daerah seperti itu,” ucap Rahmat.
Kalau DPRD mengkritik wajar saja itukan bahagian dari pada tu foksinya selaku Ketua DPRD Medan. Mungkin dalam konteks itu Ketua DPRD dianggap menitif aspirasi dalam bentuk alokasi anggaran, dana hibah juga bisa diarahkan ke aspirasi oleh Ketua DPRD, dalam konteks itu harus diluruskan terlebih dulu, Karna DPRD dan walikota sama-sama di pilih masyarakat kota medan “ujar Rahmat Ritonga
Lanjut Rahmat -Jadi pernyataan walikota Medan membuat publik bertanya-tanya Seolah-olah Ketua DPRD kota Medan sering nitip seharus nya walikota Medan menggunakan rapat konsultatif dan mengundang Forkopimda. Kemudian ada komunikasi antara walikota dan DPRD kota Medan Ini menjadi tendensius atau itu sangat subjektif, tapi dalam fungsi pengawasan, walikota Medan perlu di awasi, itu artinya walikota Medan tidak luput dari pengawasan DPRD kota Medan, yang ditunjukkan Ktua DPRD itu adalah sebagai fungsi pengawasannya dan tidak boleh baper atau lebay.
Saya hanya mengingatkan penggemar walikota Medan untuk memberikan kontribusi yang sifat membangun bukan memberikan informasi kepada walikota Medan informasi kebencian.
Kalau DPRD kota Medan dan walikota Medan masih berseteru Minta kepada DPRD kota Medan menggunakan hak saktinya
Karna DPRD kota Medan mengkritik sesuai dengan tu foksinya selaku anggota DPRD. Tutup Ketua GMPET-SU. ( Habibi)
