Lenterainspiratif.com | Mojokerto – Pembangunan infrastruktur di kota mojokerto termasuk renovasi Pemandaian Sekarsari Kota Mojokerto Tahun 2020 dipastikan akan tertunda akibat wabah Corona (Covid-19), Pasalnya anggaran daerah maupun Kementerian PUPR sebagian besar dialihkan untuk menangani penyebaran virus corona (Covid-19).
Revitalisasi kolam renang berikut waterpark dan pujasera berkonsep dua lantai, pihak pemda akan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Alternatif ini dipilih untuk menyiasati jumbonya nilai proyek. Itu belum lagi ditambah penambahan fasilitas selfie Kapal Perang Mojopahit dan landscape. Sedianya akan ada mahkota raksasa Tribuana Tunggadewi jadi ikon tempat wisata lawas ini.
Untuk menggarap kompleks wisata tengah kota ini hingga selesai membutuhkan anggaran sebesar Rp 22-24 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Mashudi menjelaskan, Anggaran Dinas PUPR tahun 2020 secara keseluruhan adalah Rp 66,4 milliar termasuk dana alokasi khusus (DAK). Setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp 33,5 miliar. perlu digarisbawahi bahwa proyek yang paling banyak tertunda yaitu program pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
“Kami pastikan anggaran yang dipangkas berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa ditunda, bukan dari pekerjaan yang berimbas langsung pada pelayanan masyarakat. Jumlah pekerjaan yang harus ditunda cukup banyak,” kata Mashudi Senin (18/5/2020).
Masih kata Mashudi, Paket pekerjaan yang sudah masuk proses lelang akan tetap dilanjutkan dan dikerjakan sesuai kesepakatan dengan pemenang lelang, diantaranya, pembangunan gedung aset senilai Rp 3,5 miliar, renovasi pendopo graha praja wijaya senilai Rp 5,8 miliar, revitalisasi pemandian sekarsari senilai Rp 10,5 miliar, renovasi pendopo rumah dinas wali kota (rumah rakyat) senilai Rp 8,6 miliar, renovasi saluran lingkungan wates dan lingkungan bancang senilai Rp 3,3 miliar dan peningkatan jalan raya Watudakon senilai Rp 1,8 miliar.
“Pada tahun ini, sudah ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan karena melanjutkan pekerjaan tahun sebelumnya, seperti pembangunan gedung aset, pendopo graha praja wijaya dan pendopo rumah rakyat. Ada juga pembangunan saluran lingkungan dan peningkatan jalan raya Watudakon,” jelas Mashudi.
Sementara untuk pekerjaan yang sifatnya pemeliharaan dan pekerjaan perbaikan, jika terjadi kerusakan pada infrastruktur, pekerjaan tetap akan dipertahankan. Seperti pemeliharaan jalan yang anggaran pertahunnya sekitar Rp 750 juta dan pemeliharaan saluran air sekitar Rp 1 miliar.
“Karena demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat kami tetap mempertahankan pemeliharaan jalan dan saluran air,” bebernya.
Mashudi menuturkan, untuk penundaan pekerjaan pembangunan fisik atau infrastruktur bukan berarti diabaikan, hanya saja ditunda sementara. Hal itu karena kondisinya tidak memungkinkan.
Di mana semua sesuai juga dengan instruksi pemerintah pusat, semua daerah untuk fokus terhadap penanganan dampak penyebaran virus Corona. Baik sektor kesehatan maupun ekonomi masyarakat.
“Seluruh paket pekerjaan yang ditunda tahun ini akan diprioritaskan dalam anggaran 2021,” tandasnya.
Sebelumnya, Pada Februari lalu Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengungkapkan pihaknya akan memanfaatkan pengelolaan potensi pariwisata dan unit usaha akan di kelola secara profesional. Untuk itu, Pemkot akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kedepan potensi itu akan di BUMD kan. Seperti Sekarsari dan wahana wisata air di Pulorejo. Juga rest area Gunung Gedangan, ” katanya.
Untuk sementara, untuk mengajukan BUMD itu kan butuh perda. Untuk itu butuh waktu. Sambil menunggu pengajuan perda tersebut selesai maka potensi wisata dan usaha akan di bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT).” Harapannya BUMD itu akan terbentuk tahun depan,” pungkasnya. (roe)
