Lenterainspiratif.id | Berita Jombang – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan Pilkades Serentak 2020. Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) langsung memimpin jalannya Rakor Virtual bersama beberapa narasumber, juga 13 Gubernur dan 23 Bupati yang akan melaksanakan hajatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, termasuk Kabupaten Jombang.
Dari ruang Media Center Kantor Pemkab Jombang tampak sejumlah pejabat mengikuti video conference tersebut, yakni Sekdakab Jombang, Perwakilan Forkopimda, Forkopimcam 8 Kecamatan dari 9 Desa yang akan melaksanakan pilkades, serta OPD terkait .
Rakor yang diselenggarakan pada Kamis (10/12/2020) pagi tersebut untuk memastikan kesiapan tahapan Pilkades Serentak di 23 Kabupaten dan Kota agar berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Rapat Koordinasi Nasional ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kemenkes Ahmad Yurianto, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang, serta Jamintel Sunarta.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito karnavian memaparkan bahwa pada akhir 2020 ini, setelah pilkada usai ada 23 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkades Serentak 2020. Kemudian, lanjut Tito, 13 kabupaten kota di antaranya melangsungkan pilkades sebelum 20 Desember 2020.
Atas hal ini, Mendagri Tito mengimbau setiap wilayah agar memastikan betul penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan dapat ditegakkan seperti halnya pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satu hal yang ditekankan Mendagri Tito terkait aturan pembatasan kapasitas pemilih yang akan datang ke TPS di pilkades serentak nanti. Nantinya akan ada 23 tim dari Kemendagri yang akan terjun ke lapangan untuk mengecek persiapan Pilkades 2020.
“Keselamatan rakyat nomor satu, untuk itu patuhi dan laksanakan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kerumunan yang berpotensi penularan Covid 19,” tutur Tito.
Untuk itu Desa yang melaksanakan pilkades betul-betul dicek betul, apa bisa terlaksana pilkades yang aman. Kalau nggak yakin, lebih baik ditunda di atas tanggal 20. Dan kami akan segera gerak cepat, ini tim dari Kemendagri akan turun dengan check list tersebut,” tandasnya.
Di Kabupaten Jombang, sesuai keputusan, pilkades di sembilan desa akan digelar Rabu, 16 Desember 2020 dengan protokol pencegahan Covid-19. Sosialisasi dan seluruh tahapan telah dilaksanakan. Jajaran Forkopimda, Komisi A DPRD Jombang, OPD terkait, 8 Camat, Danramil, Kapolsek serta Kasi Tata Pemerintahan di 9 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak telah berkoordinasi. Deklarasi Ikrar Damai Pilkades juga telah dilaksanakan secara virtual disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Dandim 0814, Ketua DPRD, Perwakilan dari Polres dan perwakilan dari Kejaksaan, beberapa Kepala OPD dari Ruang Media Center Kantor Pemkab Jombang, Senin (7/12/2020) lalu.
Adapun sembilan desa yang mengikuti pilkades serentak tahun ini. Yakni Desa Sukoiber dan Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. Ada pula Desa Seketi, Kecamatan Mojoagung. Desa Madyopuro Kecamatan Sumobito. Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno dan Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh. Desa Banjardowo Kecamatan Jombang.
Sementara itu dalam Vicon tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang juga hadir di Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2020 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, mengatakan, sesuai dengan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu bakal lakukan selalu upaya melalui jaringan infrastruktur yang dimiliki oleh Kemendes PDTT untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2020.
“Utamanya terkait sosialisasi dan pemantauan warga masyarakat untuk sukseskan Pilkades dengan patuhi protokol kesehatan saat pencoblosan Pilkades 2020,” tutur Halim Iskandar.
Hasil sosialisasi dan pemantauan termasuk soal penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Kemendes PDTT nantinya juga akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai leading sector Pilkades 2020. Menteri asal Jombang yang akrab disapa Gus Menteri ini menegaskan, Dana Desa bisa digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan Pilkades 2020 sepanjang belum diadakan dari sumber dana lainnya.
Gus Menteri ingatkan kepada Para Gubernur dan Bupati yang hadir, agar visi misi calon Kepala Desa lebih konkrit dan akuntabel berpijak pada arah kebijakan pembangunan desa dalam bentuk SDGs Desa, yang merupaka pembumian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.
“Jika Visi Misi Calon Kades berpijak pada ini maka arah pembangunan desa ke depannya jelas. Misalnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan dan Desa Sehat dan Sejahtera,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Dikatakan Gus Halim, yang kesemua 17 tujuan dalam SDGs itu senantiasa diwarnai dengan tujuan yang ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
“Artinya seluruh tatanan perencanaan pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya masyarakat setempat karena Indonesia miliki Kebhinekaan yang luar biasa,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.
Calon Kades bisa meramu dan menggabungkan 18 goal tersebut dalam visi misinya. Semua materi soal ini bisa diakses di website resmi Kemendes PDTT yaitu wwww.kemendesa.go.id, termasuk cara pengukurnya.
“Kita berharap 74.953 desa di Indonesia akan memiliki arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan strategi pembangunan nasional termasuk wujudkan Visi Misi Presiden, wujudkan RPJMN 2020-2024,” tandas Gus Menteri. (nugroho/Humpro)
