JOMBANG – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah), pada Selasa (24/9/2019), sudah genap memasuki usia satu tahun pemerintahannya hingga 2023 mendatang. Ada sembilan janji politik atau program utama pada pasangan MuRah pada kampanye 2018 lalu. Namun, hingga memasuki usai satu tahun kepemimpinannya, masih sekedar janji manis yang masih ‘mandul’.
Buktinya, sebagian besar masyarakat yang ditemui oleh awak media LenteraInspiratif.com, menilai hasil kerja pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah belum dirasakan betul oleh masyarakat. Selain itu, mereka menganggap janji manis Bupati dan Wakil Bupati Jombang saat kampanye lalu, hanya sekedar janji yang belum banyak ditunaikan.
Pasangan Munjidah Wahab-Sumrambah dengan jargon ‘Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing’ tak mampu membendung ‘Libido Politiknya’ saat mencalonkan diri untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023, kala itu. Terbukti, dengan jargon tersebut, kedua pasangan itu akhirnya dipercaya oleh masyarakat Jombang untuk memimpin Kabupaten Jombang.
Namun, diusia satu tahun kepemimpinan mereka (Mundjidah Wabah-Sumrambah, red), tidak bisa berlari kencang seperti bunyi jargon yang menjadi jualannya pada saat janji kampanye itu. Realisasi janji-janji politik pun ibarat masih jauh panggang dari pada api, yang artinya janji manis sembilan program yang disodorkan pada masyarakat Jombang, jauh dari yang diharapkan warga.
Totok (41), asal Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, mengungkapkan, janji sembilan program utama pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah, masih banyak yang belum ditunaikan atau yang menyentuh dengan masyarakat langsung.
“Iya, masih banyak janji Bu Mundjidah dan Mas Sumrambah saat kampanye dulu yang belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat diusia satu tahun kepemimpinannya ini, “akunya, Rabu (25/9/2019).
Totok menegaskan, beberapa sembilan program janji manis ‘Murah’ yang belum dirasakan oleh masyarakat, diantaranya terkait pemberian seragam gratis, pelayanan pengurusan KK dan KTP, pertanian dan infrastruktur.
“Untuk seragam saja yang katanya untuk siswa SD dan SMP gratis, tapi nyatanya masih bayar dan membebankan wali murid. Sedangkan untuk pelayanan pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk masih ribet, padahal katanya dulu cepat dan bebas pungli, tapi kenapa mengurus KK membutuhkan waktu yang berminggu-minggu dan harus bolak-balik. Apalagi pertanian dan Infrastruktur, ini masih belum menyentuh langsung ke masyarakat, jalan pelosok desa masih seperti dulu, belum ada perubahan. Intinya, banyak janji yang belum ditunaikannya, “tutupnya.
Sementara itu, menurut Nurul Chakim, dari Solidaritas Perjuangannya Buruh Indonesia (SPBI) wilayah Jombang, memaparkan bahwa untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Jombang belum nampak.
“Sepertinya itu baru sebatas janji kampanye. Kami belum melihat tindakan dan program riil untuk buruh yang telah dikerjakan Pemkab Jombang, “jelas Chakim.
Terpisah, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, Solihin Rusli, menguraikan hal yang senada bahwa setahun kepemimpinan Mundjidah-Sumrambah belum ada progres program dan gebrakan yang berarti. Program seragam gratis yang seharusnya menjadi andalan, justru menjadi persoalan tersendiri, aroma pungli, harga yang diduga tidak wajar dan keterlibatan komite sekolah dalam pengadaannya. Hal tersebut menjadikan masalah serius, khususnya dari perspektif sosial dan hukum.
“Kalau menurut saya, persoalan ini juga terkait dengan program yang tidak matang dan launching pun tidak mempertimbangkan banyak aspek. Sehingga, yang asalnya program seragam gratis menjadi kain gratis, “urai Solihin.
Solihin menambahkan, anti pungli yang merupakan bagian dari jargon ‘MuRah’, ternyata aromanya juga masih tidak jauh berbeda dengan periode kepemimpinan sebelumnya.
“Sebenarnya ini program yang tepat untuk menunjukkan sisi bedanya dengan pemerintahan yang lalu. Tapi, sayangnya belum dapat dipraktekkan pada tataran empiris, “tandas Dosen Universitas Darul Ulum Jombang. (dit)
