Lenterainspiratif.id | Ternate – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU) gelar aksi demontrasi “Indonesia Gelap”, Lawan Pemangkasan Biaya Pendidikan dan Lawan Perampasan Tanah di Indonesia, bertempat di Kantor Walikota Ternate. Senin (24/02/2025).
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan anggota Satpol PP Ternate dan pihak kepolisian. Massa juga membakar ban bekas, menyebabkan asap hitam membumbung tinggi di lokasi.
Dalam penyampaian salah satu Orator Aksi, Kristorian Tuandali, menyampaikan pemerintah saat ini tidak lagi pro terhadap rakyat. Apa lagi dengan program makan bergizi gratis dengan kebijakan di lakukan efisiensi anggaran saat ini.
“Kami dari Aliansi menilai bahwa ini adalah sebuah Gambaran ketidak berpihakan rezim Prabowo-Gibran yang berupaya untuk mendorong dan mempraktekan Kembali Haluan ekonomi neo-liberalisme milik imperialis,” tegasnya.
Kordinator Aksi, Miki, mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi presiden (Inpres) No.1 tahun 2025 dan surat menteri keuanggan No. S-37/MK.02/2025, Prabowo berencana memangkas belanja K/L hingga Rp. 306,69 terliun, dan mengancam hajat hidup rakyat Indonesia bahkan pegawai-pegawai negeri.
Tak hanya itu, kata Miki, bahkan pendidikan pun menjadi korban akibat efisiensi anggaran ini. Menurut Miki, awalnya pagu anggaran yang tersedia untuk Kemendikti Saintek mencapai Rp57,6 triliun, tetapi dipangkas 39% menjadi hanya Rp35,1 triliun.
“Rinciannya, Biaya Opersional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH) dipotong 50% (Rp 4,194 triliun), Bantuan Kelembagaan PTS dipotong 50% (Rp182 miliar) KIP-K dipotong 9% (Rp1,3 Triliun, artinya 663 ribu dari 844 ribu penerima KIP on-going terancam berhenti dan tak ada penerimaan mahasiswa KIP baru di 2025),” ujarnya
Lebih lanjut, “belum juga tunjangan Dosen non-PNS dipotong 25% (Rp676 miliar), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk) dipotong 10%, Beasiswa Dosen dan Tendik dipotong 25%, dan banyak lagi,” ucapnya.
Kirlap menyebutkan, bahwa hal ini cukup untuk memberikan sebuah Gambaran ketidak berpihakan rezim Prabowo-Gibran adalah nyata. Melalui kebijakan ini juga kita bisa menilai bahwa Rezim Prabowo-Gibran berupaya untuk mendorong dan mempraktekan Kembali Haluan ekonomi neo-liberalisme milik imperialis yang dijalankan pemerintah Indonesia sejak lama.
1. Tolak pemangkasan angaran infrastruktur di daerah
2. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan kritis
3. Sahkan RUU adat
4. Hentikan perluasan PT-GMM di daratan gane.
5. Evaluasi legalitas IUP di Maluku utara
6. Hentikan seluruh aktivitas militer di ruang sipil
7. Tuntaskan masalah air bersih di kota ternate
8. Cabut 10 IUP di Mangoli
9. Wujudkan industrialisasi nasional
10. Lawan kekerasan terhadap perempuan dan berikan kouta 50% untuk kaum perempuan
11. Laksanakan pasal 31 UUD 1945. (TT).
