Lenterainspiratif.id | Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto melakukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa (propemperda) Kota Mojokerto tahun 2022. Saat ini, jumlah Rancangan Peraturan Daerah berkurang menjadi 12 Raperda.
Perubahan ini disampaikan dalam rapat yang digelar di DPRD Kota Mojokerto pada, Senin (25/7/2022).
Deny Novianto, Ketua Bapemperda mengungkapkan terkait dengan perubahan propemperda tahun 2022 Pemkot Mojokerto mengirimkan surat kepada ketua DPRD tanggal 6 Januari 2022 nomor 180/6/417.101.3/2022 perihal penyampaian tambahan usulan propemperda tahun 2022 dan surat tanggal 1 maret 2022 nomor : 180/60/417.101.3/2022 perihal permohonan perubahan propemperda Kota Mojokerto tahun 2022.
Surat tersebut berisi usulan untuk menambah tiga raperda. Pertama yaitu raperda tentang sistem manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto. Untuk usulan ini didasarkan atas upaya meningkatkan tata kelola manajemen kepegawaian dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Sedangkan raperda yang kedua tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksudkan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 94 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini mengamanatkan untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Dan yang ketiga Raperda tentang gerakan masyarakat hidup sehat Kota Mojokerto. Raperda ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 9 ayat (2) peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan nasional nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman umum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat.
“yang mengamanatkan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah dan menindaklanjuti lampiran surat menteri dalam negeri nomor 005/831/bangda tanggal 24 Pebruari 2021 tentang pemberian penghargaan kabupaten/kota sehat (kks), yang menyebutkan bahwa kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam bentuk peraturan kepala daerah mendapatkan nilai 50 dan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 100,” tutur Deny.
Selain itu, ada usulan untuk menghapus dua raperda dari propemperda tahun 2022 yaitu raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
“Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha,” papar Deny.
Deny juga memaparkan, adapun untuk usulan penghapusan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat gubernur Jatim tanggal 9 Pebruari 2022 nomor : 188/5213/013.2/2022 perihal jawaban permohonan petunjuk dan konfirmasi, yang mengamanatkan apabila dilakukan penyusunan dan pembahasan raperda yang mencakup materi retribusi daerah.
“Agar mempedomani ketentuan dalam pasal 94, pasal 187 huruf b dan huruf c, pasal 188 huruf b dan pasal 192 undang-undang nomor 1 tahun 2022,” sebut Deny.
Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh gubernur Jatim, setiap judul raperda yang akan ditetapkan menjadi propemperda harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Setda Jawa Timur guna mendapatkan persetujuan.
Untuk itu, usulan raperda tersebut telah dikonsultasikan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, dan hasil dari konsultasi tersebut sebagaimana tercantum dalam surat gubernur Jawa Timur tanggal 21 januari 2022 nomor : 188/3666/013.2/2022 dan surat tanggal 17 mei 2022 nomor 188/18447/013.2/2022 perihal penyampaian hasil konsultasi terkait perubahan program pembentukan peraturan daerah, yang menyatakan bahwa judul ketiga raperda tersebut telah sesuai.
“Dengan demikian jumlah rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program pembuatan peraturan daerah (propemperda) Kota Mojokerto tahun 2022 sebanyak 12 rancangan peraturan daerah,” pungkas Deny. (Roe/Adv)
