Mojokerto, LenteraInspiratif.id – Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti, menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi roh utama lembaga legislatif dalam menjalankan peran politik anggaran dan kebijakan publik. Ia menilai, DPRD tidak boleh sekadar menjadi pelengkap keputusan eksekutif, tetapi harus aktif memastikan kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran dan sesuai aturan.
“DPRD bukan hanya membahas anggaran atau membuat perda. Tugas utama kami adalah memastikan pelaksanaan program benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak keluar dari jalur hukum,” ujar Eri, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, pengawasan DPRD dijalankan secara sistematis melalui berbagai langkah — mulai dari rapat kerja dan dengar pendapat bersama OPD, pemantauan langsung ke lapangan, hingga pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD juga menampung aspirasi masyarakat lewat kegiatan reses yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.
“Setiap temuan di lapangan maupun laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Tidak boleh ada penyimpangan anggaran atau kebijakan yang menabrak kepentingan publik,” tegasnya.
Terkait hubungan legislatif dan eksekutif, Eri menyebut pentingnya menjaga keseimbangan. Komunikasi antar-lembaga tetap harus dijaga, namun tanpa mengorbankan independensi pengawasan.
“Kami perlu bersinergi dengan pemerintah daerah, tapi sinergi bukan berarti tunduk. DPRD harus tetap menjaga jarak profesional agar fungsi kontrol tetap berjalan efektif,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Eri menyambut keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi publik adalah bentuk nyata dari demokrasi yang sehat.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan DPRD. Kami justru mendorong masyarakat untuk ikut mengawal dan memberi masukan. Kritik itu penting agar kinerja pemerintah dan DPRD terus terjaga,” tutupnya. (Roe/adv)
