Mojokerto, LenteraInspiratif.id – DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar sidang paripurna yang membahas hasil akhir pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, DPRD menegaskan bahwa tahun anggaran 2025 memiliki posisi strategis karena menjadi masa transisi antara percepatan RPJMD 2021–2026 dan pijakan awal RPJMD periode 2025–2029.
Laporan hasil pembahasan disampaikan oleh M. Agus Fauzan, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKB. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan perubahan kebijakan anggaran agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Mojokerto.
“Pembahasan dilakukan secara mendalam dan penuh dinamika, dengan pendekatan kehati-hatian. Tujuannya agar perubahan KUA-PPAS benar-benar menjadi instrumen anggaran yang kredibel, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tegas Agus di hadapan peserta sidang paripurna.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menyampaikan berbagai masukan strategis kepada jajaran eksekutif dan perangkat daerah. Mulai dari pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah, percepatan reformasi birokrasi, efisiensi belanja operasional, hingga peningkatan kapasitas SDM yang adaptif terhadap transformasi digital. Perhatian serius juga diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk perbaikan fasilitas sekolah, penambahan insentif guru PAUD, hingga penyesuaian anggaran promosi kesehatan agar lebih tepat sasaran.
Tak hanya itu, persoalan aset, pembinaan pemerintahan desa, hingga intensifikasi pajak daerah turut menjadi sorotan. DPRD meminta agar arah kebijakan keuangan daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang berpihak pada masyarakat bawah, sekaligus mempersiapkan langkah konkret menyongsong RPJMD baru.
Dalam penutup laporannya, Agus juga mendorong agar proses pengesahan Perubahan APBD Tahun 2025 tidak molor, agar pelaksanaan program prioritas di semester kedua tidak terganggu. Pemerintah daerah pun diingatkan untuk menuntaskan target RPJMD sebelumnya dan mulai memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Sidang paripurna yang berlangsung di ruang utama DPRD ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Keduanya sepakat bahwa arah kebijakan anggaran tahun ini harus lebih terukur, responsif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Mojokerto.
