LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto berencana membuat payung hukum untuk BULD Puskesmas. Langkah ini diambil legislatif untuk mempermudah posko kesehatan itu mengatur keuangan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Sopii mengatakan, pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Puskesmas di Kabupaten Mojokerto belum maksimal. Oleh karena itu pihak legislatif berencana membuat payung hukum berupa perda.
“Dengan adanya Perda BLUD ini Puskesmas bisa memanfaatkan anggaran secara maksimal,” ucapnya selepas hearing dengan kepala Puskesmas, Rabu (18/1/2023).
Sebelumnya, anggaran BLUD tersentral di Dinas Kesehatan sehingga Puskesmas memiliki keterbatasan untuk mengatur perputaran keuangan.
“Dalam Payung hukum ini nantinya Puskesmas bisa mengatur keuangan, termasuk menggaji karyawan, kan sebelumnya terpusat di Dinkes,” bebernya.
Sopii menjelaskan, selain membahas payung hukum BULD di tingkat daerah, dalam hearing kali ini perwakilan Puskesmas menyampaikan keluh kesahnya kepada pihak legislatif. Beberapa diantaranya pemenuhan SDM, pembangunan sarpras dan peningkatan kerja.
“Ini tadi kan masukan dari Puskesmas nanti kita sampaikan ke Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Sopii menjelaskan, sejumlah gedung Puskesmas di Kabupaten Mojokerto perlu diperbaiki. Apalagi dalam waktu dekat ada akreditasi Puskesmas.
“Jadi perlu untuk dibenahi sarana dan prasarananya,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu Kepala Puskesmas di Kabupaten Mojokerto dr Dadang mengatakan, sejumlah Puskesmas kekurangan SDM. Tak jarang bidan di Puskesmas membantu mengurusi administrasi.
“Padahal dalam segi keilmuan administrasi mereka ya kurang soalnya bidan,” jelasnya.
Sementara untuk merekrut tenaga administrasi pihak Puskesmas masih belum maksimal lantaran terkendala regulasi.
“Bisanya kan lewat P3K dan belum juga di dog (red: tetapkan), itupun (P3K) banyak yang di pendidikan,” pungkasnya. (,Diy)
