MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Rabu (8/4/2026).
Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, dan dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum itu, DPRD menyampaikan total 18 rekomendasi yang merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Rekomendasi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo.
Ketua DPRD, Ery Purwanti, menjelaskan bahwa secara umum lembaganya menerima LKPJ Wali Kota Mojokerto, namun tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
“Secara keseluruhan LKPJ dapat diterima, tetapi tetap disertai rekomendasi strategis agar kinerja pemerintah daerah ke depan semakin optimal,” ujarnya.
DPRD juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto sepanjang tahun 2025. Meski demikian, fungsi pengawasan legislatif tetap dijalankan melalui pemberian masukan konstruktif.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah kota didorong untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan berbasis data serta kondisi riil di lapangan.
“Peningkatan PAD tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat. Perlu inovasi melalui sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga penguatan peran BUMD,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan program pembangunan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
Juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo, menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah perlu lebih dioptimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Ia juga menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan secara maksimal.
Di sektor sosial, DPRD mencatat sejumlah capaian positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Namun, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya penyusunan LKPJ yang lebih transparan, berbasis data, dan mudah dipahami agar dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif.
Melalui rekomendasi yang disampaikan, DPRD berharap Pemerintah Kota Mojokerto dapat segera menindaklanjuti berbagai catatan tersebut guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Roe/adv)
