Mojokerto, LenteraInspiratif.id – Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan tata kelola kegiatan operasional, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto resmi meluncurkan SIMENTA, sebuah aplikasi berbasis website dengan nama lengkap Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Inovasi ini menjadi solusi atas minimnya dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan kegiatan di internal organisasi, sekaligus sebagai upaya mempertahankan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Jumat (20/12/2024) .
Aplikasi SIMENTA dirancang untuk mempermudah penyampaian informasi antara pimpinan dan staf secara lebih efisien, akurat, dan tepat waktu. Dengan sistem ini, koordinasi berbagai kegiatan seperti agenda rapat, pelatihan, pertemuan dengan pelaku usaha, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana dapat dipantau secara real-time dan terstruktur.
“Diharapkan, aplikasi ini dapat mendokumentasi secara baik semua informasi kegiatan, karena hal itu dapat mendorong tata kelola organisasi menjadi lebih baik dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas,” ujar Aris Indah Ristanti, Leader Project Aplikasi SIMENTA.
Lebih dari sekadar alat pengingat jadwal, aplikasi ini juga mampu mengatur pemanfaatan aset, ruang pertemuan, dan sarpras (sarana dan prasarana) yang digunakan untuk kegiatan internal maupun eksternal. Hal ini sangat mendukung efektivitas pelaporan kinerja dan evaluasi program.
Tak hanya staf internal, stakeholder seperti pelaku IKM, UKM dan mitra usaha juga dapat merasakan manfaat dari kehadiran SIMENTA. Aplikasi ini memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antar pihak, termasuk untuk menjadwalkan interaksi atau pertemuan dengan jajaran pegawai Diskopukmperindag.
“Dengan Aplikasi SIMENTA, kita jadi lebih tahu jadwal keseluruhan yang ada di Diskopukmperindag Kota Mojokerto. Jadinya kita ndak usah tanya-tanya lagi ke Sekretariat,” ungkap salah satu pengguna aplikasi SIMENTA dalam testimoninya.
Kehadiran aplikasi SIMENTA diharapkan dapat menjadi pendorong budaya kerja yang lebih adaptif terhadap digitalisasi, sekaligus menjadi bentuk nyata reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
