MOROTAI – Badan Permusyawaratan Desa, Desa Yayasan mengadakan rapat perdana pada hari minggu (11/11/2018) bersama pemerintah Desa Yayasan dan seluruh jajarannya membahas tentang kebijakan dan program desa yang lebih transparansi.
Rapat dimulai pada jam 20:35 Wit bertempat di Kantor Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dengan menghadiri tamu undangan yang hadir diantaranya Kepala Desa beserta kaurnya, Ketua BPD beserta anggotanya dan juga toko agama, toko masyarakat, toko pemuda dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Yayasan.
“terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu sekalian atas kehadirannya dalam rapat perdana BPD pada malam ini. Saya juga tidak bisa panjang lebar, soal apa yang menjadi agenda nanti dijelaskan oleh BPD itu sendiri” kata Kepala Desa Yayasan sri wahyuni dalam sambutanya.
Masih kata kades “sebelumnya kita juga ingin melakukan rapat, namun belum sempat karena ketidaklengkapan pemerintah desa. Soal speed, kalu ada penghasilannya, kita juga harus membayar PAD begitu juga dengan Kaisar Desa yang perlu kita jaga bersama. kita perlu bekerjasama dengan BPD sehingga seluruh aktifitas Desa terkait dengan Dana Desa perlu transparansi dengan masyarakat yang ada. Desa Yayasan termaksud Desa dalam posisi Kota sehingga pola pikir kita juga perlu dirubah.
Sementara itu Aco Dg Mangaseng Ketua BPD Desa Yayasan mengatakan “ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan, pada malam hari saya ingin menyampaikan terkait dengan Aset Desa, Program Pemerintah Desa, Ada hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat desa harus ada keterbukaan sehingga kita sama-sama menyelesaikan persoalan bersama dalam masyarakat Desa Yayasan. saya akan coba membicarakan langsung dengan Bupati terkait dengan Anggaran Desa Binaan yang akan dilaksanakan tahun 2019, saya akan mengusulkan bangunan khusus rumah baca bagi pemuda Desa Yayasan”.
Anton sebagai perwakilan masyarakat mengatakan bahwa “kita perlu menginventarisir seluruh aset desa sehingga semua terarah dengan jelas pengelolaan dan penggunaannya”.
Heny wangka Kaur Pemerintahan mengatakan “Soal Pengadaan Kaisar, ini merupakan intruksi langsung dari atasan sehingga kita juga mengikuti perintah yang ada. Dan khusus bagi pemanfaatan kaisar, sebenarnya diperuntukan bagi pengelola BumDes, Petugas Kebersihan dan Pemdes itu sendiri. (man)
