HAL-SEL – Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Menilai pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, tidak mampu membuktikan keseriusan dalam penyelidikannya kasus yang sudah ditanganinya. Pasalnya, ada 152 Desa yang katanya sementara proses lidik lagi berjalan. Akan tetapi, pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), baru bisa membuktikan 1 orang Kepala Desa yang kini sudah sampai meja hijau. Atas dasar itu, pihak BPAN Aliansi Indonesia, menilai bahwa Inspektorat Halsel lemah dalam menangani kasus yang ada alias mandul dalam kinerja.
Selain itu, menurut Sarjan Taib, Ketua BPAN Aliansi Indonesia, Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa di Halmahera Selatan ada 245 Desa. Sehingga tidak. Mungkin hanya 152 Desa yang kasusnya dilakukan penyelidikan. Sebab, BPAN Aliansi Indonesia pernah mendapatkan laporan dari masyarakat, yakni masyarakat desa Indari, Desa Nusa Babullah dan desa Lata- Lata. Untuk membuktikan laporan masyarakat, saat itu pihak Aliansi Indonesia langsung turun melakukan pantauan, ternyata dalam hasil pantauannya, ada dugaan kuat terjadinya penyimpangan dana desa. Dan pada akhirnya lembaga Aliansi Indonesia bersama masyarakat langsung membuat laporan di Inspektorat dan Kejaksaan. Akan tetapi, sampai saat ini di nilai tidak jalan, alias Inspektorat tidak seriusi tangani hal ini.
“Terkait 32 Desa lima bulan lalu, Inspektorat sudah menyerahkan hasil temuan dugaan penyalagunaan dana desa di Kepolisian dalam hal ini Penyidik, tapi tidak pernah ditanyakan oleh Inspektorat terkait laporan yang sudah diserahkan. Seharusnya, Inspektorat juga harus selalu mengawal dan menanyakan pada pihak Penyidik, sejauh mana proses berjalan, apakah masih jalan di tempat ataukah sudah sampai pada P 21. Sehingga hal ini bisa diketahui proses perkembangan dalam penyelidikan kasus tersebut, agar dapat memberikan efek jerat pada oknum- oknum kepala Desa, dan menjadi pelajaran bagi yang lain, “terangnya, Sarjan Taib, saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).
Lanjut Sarjan, karena hal ini juga sangat merugikan negara, apabila 32 Desa ini tidak ada perkembangan dan tidak ada pembuktian sampai ke ranah hukum. Selain itu, masyarakat akan meragukan kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan itu sendiri, dan sangat tidak mungkin 152 desa yang baru di lidik itu bisa dituntaskan.
“Olehnya itu, Inspektorat juga harus memperesur, sehingga bisa dipercepat proses penyelidikannya, bukan malah diam. Sebab, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan jika hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Inpektorat, maka kami menilai selama Inspektorat turun di setiap Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, itu hanya sia-sia, “tandasnya.
Terpisah saat dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Slamet, mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, karena itu domainnya APH.
“Kami tidak punya kewenangan melakukan penyelidikan karena itu domainnya APH. Tugas kami melakukan audit penggunaan dana desa. Hasil audit apabila ada terkait masalah keuangan kami rekomendasikan untuk dilakukan pengembalian dalam waktu dekat, dan kami akan lakukan sidang TPTGR untuk proses pengembaliannya, “jelas Slamet. (Adhy)
