LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mulai menyusun indeks kerawanan pemilu 2024. Dalam pemetaan ini pihaknya bakal melibatkan sejumlah stakeholder diantaranya KPU, Pemda, kepolisian dan media.
Untuk menunjang penyusunan itu, Bawaslu juga membuat sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan non peraturan Bawaslu. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Arayana, Trawas Mojokerto, Senin (14/11) sore itu, menghadirkan narasumber dari Ketua KPU dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap perintah Bawaslu pusat berkaitan perumusan sekaligus penelaahan beberapa titik kerawanan Pemilu 2024. Dalam perumusan itu, Aris mengaku jika pihaknya tidak bisa melakukan sendirian. Oleh karenanya, Bawaslu akan melibatkan stakeholder terkait.
“Kami tidak bisa merumuskan sendiri, harus melibatkan stakeholder diantaranya kepolisian, Pemda dan sekaligus rekan-rekan media,” ucapnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Asep ini juga meminta bantuan kepada stakeholder untuk meneropong situasi dan potensi adanya kerawanan pemilu 2024.
“Mata kami cuma dua, untuk itu kami butuh mata-mata lainnya untuk melakukan pengawasan pemilu. Mata-mata inilah yang jadi modal kami untuk mencegah potensi pelanggaran pemilu,” katanya.
Asep menjelaskan, dalam menjalankan fungsi pengawasan pihaknya akan tetap mengedepankan proses pencegahan.
“Kesuksesan tugas kita tidak dinilai dengan banyaknya temuan atau laporan terkait pelanggaran pemilu tapi yang terpenting yakni proses identifikasi awal untuk mencegah terjadinya konflik,” ungkapnya.
Dirinya juga berharap, berbagai hal yang nanti berhasil dirumuskan dalam kegiatan ini bakal menjadi bekal awal untuk melakukan pengawasan ke depan.
“Syukur-syukur ini menjadi data yang akurat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan dalam tahapan pemilu 2024,” pungkasnya.
Sememtara Kepala Kesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugroho mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait kerawanan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya ada 8 potensi masalah yakni Polarisasi begitu masif terutama dalam Pilpres, berita hoaks akan menjadi ancaman baik Pilpres maupun Pilkada, Politik identitas, penyusunan daftar pemiliu tetap ( DPT ) daftar pemilih ganda maupun juga yang belum terdaftar juga harus diwaspadai bersama, partisipasi Pilkada Kabupaten Mojokerto masih dalam kisaran 76 persen atau 24 persen golput, pengaruh covid 19, hingga kini statusnya masih PPKM menjadi ancaman angka paryisipasi politik dan juga ancaman bagi bawaslu dan KPU, teror ideologi serta tidak adanya kepuasan terhadap hasil Pemilu juga menjadi ancaman dalam Pemilu 2024.
“Delapan indikator yang harus diantisipasi bersama bagi penyelenggara Pemilu dan masyarakat,” papar Nugroho
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori menambahkan, kerawanan politik di Kabupaten Mojokerto masuk rangking 5 se-Indonesia.
“Tahapan Pemilu mulai tahapan pencalonan, DPT serta masa kampanye menjadi hal sensitif pemicu terjadinya masalah,” tuturnya.
Saat ini, KPU sudah melakukan tahapan verifikasi faktual kepada sejumlah parpol. Jumlah parpol yang yidak lolos verifikasi menjadi ancaman relawan yang harus diantisipasi. (Diy)
