LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Bawaslu Kabupaten Mojokerto menaruh perhatian lebih terhadap netralitas ASN dan Kades dalam pemilu 2024. Sebab, indeks pelanggaran dua segmen itu masih tinggi di bumi Majapahit.
Dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dirilis Bawaslu RI, skor IKP Kabupaten Mojokerto tahun 2024 mendapatkan nilai 41,11 atau masuk kategori sedang.
Skor ini dibagi menjadi empat dimensi, diantaranya sosial politik yang mendapatkan poin 46.84, kemudian dimensi sosial penyelenggara pemilu mendapat 40.41 poin, dimensi kontestasi yang memperoleh 52.29 dan dimensi partisipasi sebesar 0.25 poin.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal menjelaskan, skor IKP ini dihitung dari kuesioner yang diisi Bawaslu di setiap daerah. Dalam kuesioner itu, Bawaslu daerah diminta menilai peta kerawanan pemilu di beberapa kategori disertai bukti-bukti pendukung.
“Seperti pemberitaan media, kita kliping kemudian kita serahkan ke Bawaslu RI,” ucapannya kepada LenteraInspiratif.id, Kamis (5/10/2023).
Dari hal itu, Dody mengakui jika netralitas ASN dan Kades masih menjadi kategori paling rawan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
“Soalnya bagaimanapun juga, Kades ini merupakan lumbung suara makanya potesnsi pelanggaran tinggi,” tuturnya.
Menurut Dody, kerawanan pelanggaran dalam kategori netralitas ASN dan Kades akan lebih meningkat dalam momen pemilihan kepala daerah. Sebab dalam momen tersebut, ASN maupun Kades akan memiliki tarikan kepentingan dengan peserta pemilu.
“Apalagi dalam pemilihan kepala daerah, potensi pelanggaran terkait netralitas ASN dan Kades semakin berpotensi sebab mereka memiliki kepentingan,” jelasnya.
Untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024 nanti, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan lebih menggencarkan sosialisasi dan penguatan partisipatif masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan pemilu.
“Terlebih penguatan partisipatif masyarakat, agar jika ada temuan pelanggaran masyarakat bisa berperan aktif untuk melaporkan ke Bawaslu,” tukasnya. (diy)
