Mojokerto – Kampung pengawasan partisipatif dan kampung anti politik uang mulai di sosialisasikan ke sejumlah masyarakat dan camat se kota mojokerto sebagai bentuk ihktiar penguatan pengawasan demokrasi di indonesia .
Acara yang di gelar di kantor bawaslu kota mojokerto pada jum’at 8/11 siang, menjadi terobosan untuk mengendalikan membudayanya politik uang pada saat pesta demokrasi di semua level, baik pileg, pilwali, pilbup, pilgub bahkan presiden sekalipun.
Ketua bawaslu kota mojokerto Ulil absor menjelaskan bahwa membangun kesadaran politik warga, sangatlah penting
Karenanya di perlukan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu yang substantif, berkesinambungan, egaliter serta menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat dalam kerangka demokratisasi.
Masih kata ulil, ” membangun kemitraaan dan jalinan kerjasama strategis dengan pemerintah di tingkat kelurahan sangatlah penting, hal itu nantinya akan di wujudkan dengan pendidikan demokrasi dan kepemiluan” tegasnya.
Adanya rencana kampung pengawasan
Partisipatif meliputi kelurahan kranggan pulo, miji, kedundung Sedangkan kampung anti politik uang meliputi kelurahan meri, surodinawan, wates, dan gunung gedangan.
Kampung kampung tersebut di targetkan berjalan secara maksimal mulai tahun 2019, sehingga nantinya kampung pengawasan dan kampung anti politik uang bisa bertambah.
Selain itu ulil juga menegaskan bahwa acara yang bertema bersama bawaslu masyarakat sadar pengawasan pemilu, Dapat membentuk Keberanian masyarakat melaporkan kecurangan pemilu, sehingga ketika ada pelanggaran dapat memenuhi unsur pelanggaran tersebut, tegasnya.
Sekedar di ketahui, bahwa selain pembentukan kampung kampung tersebut bawaslu juga akan membuat pagelaran budaya ludruk dan campursari milenial dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif pada kamis 14 Nopember 2019 pukul 19.00 wib di halaman kantor bawaslu kota mojokerto jalan bhayangkara no.34 dengan lakon nglaras iklas noto lelaku yang di meriahkan oleh cak yudho bakiak serta capursari wong jowo. (roe)
