 |
| Konsultasi public dan rencana aksi serta penyusunan rencana kotijensi banjir bandang |
Jurnalis : siswanto
Mojokerto, lenterakiri.com – banyaknya bencana di kabupaten mojokerto seperti “Banjir bandang yang terjadi di wilayah dilem, kalikatir gondang, padusan air panas , membuat pemerintah kabupaten mojokerto tidak dapat menolak tawaran yang telah di tawarkan oleh USAID –APIK ((United States Agency for International Development-Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan) Tawaran kerjasama tersebut di bahas dalam forum Konsultasi Publik dan Penyusunan Rencana Aksi Komunitas dan Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir Bandang Desa Begaganlimo, Dilem dan Kalikatir.
Dalam acara tersebut di pimpin langsung oleh wakil bupati pungkasiadi dibalai desa dilem kecamatan gondang pada kamis 14 September 2017, dalam acara tersebut juga terbahas apa penyebab banjir bandang di wilayah dilem kecamatan gondang.
“Banjir bandang di Dilem, menjadi acuan kami pemerintah mojokerto untuk menyusun apa saja yang dapat mengakibatkan bencana alam tersebut, apakah akibat gundulnya hutan atau memang ada faktor lain. Maka dari itu ketika USAID-APIK memberikan tawaran untuk memfasilitasi penyusunan rencana kontijensi (proses mempersiapkan organisasi untuk merespon peristiwa yang tidak direncanakan),” maka kami sangat menerima dan berterima kasih jelas Pungkasiadi selaku wakil bupati kabupaten mojokerto.
Sementara itu yopi sarekah dari pihak USAID – APIK region jawa timur, mengatakan seiring dengan semakin majunya teknologi maka sebenarnya deteksi dini apabila akan terjadi bencana alam akan di ketahui. “ ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju akan sangat membantu kita bersama dalam deteksi dini bencana alam, kami dari USAID – APIK akan berada di kabupaten mojokerto sampai tahun 2020 dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten mojokerto untuk mendorong dan meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana terutama banjir bandang yang sering terjadi di mojokerto” jelas yopi .
Dalam acara tersebut hadir juga beberapa organisasi perangkat daerah, kepala dinas pekerja umum, kepala dinas perdagangan, kepala badan pendapatan kepala daerah, serta beberapa tokoh masyarakat sekitar. (sis)
