AMPUH Blokade Kantor Camat, Walikota Didesak Segera Evaluasi Oknum yang Terlibat Anggaran Pembangunan

Lenterainspiratif.id | Ternate – Keresahan dan Kemarahan yang dapat menimbulkan di benaknya Masyarakat Pulau Hiri Kota Ternate dengan adanya penggunaan anggaran di kecamatan pulau Hiri yang dinilai tidak transparansi. Olehnya itu Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) dengan kekesalannya melakukan Pemalangan Kantor Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut). Pada Senin (12/06/2023).

Pemalangan tersebut dengan tujuan untuk mendesak kepada Walikota Ternate M. Tauhid Soleman agar secepatnya mengevaluasi Oknum-Oknum tersebut dalam penggunaan anggaran kecamatan Pulau Hiri.

Bukan hanya itu, AMPUH juga desak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate agar segera melakukan pemanggilan kepada pihak Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk memperjelas penambahan anggaran sesuai rancangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate senilai kurang lebih Rp 12 milyar.

Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Aksi AMPUH, Ardian Kader, saat ditemui sejumlah media di tengah-tengah melakukan Pemalangan kantor Camat.

Menurutnya, bahwa ditegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate agar segera tenderkan anggaran sebesar Rp.2,2 milyar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2023 pada Minggu ini.

Kata Dia, bahwa pihak kecamatan selama ini terkesan dinilai tidak punya konsep yang terstruktur untuk Pulau Hiri berdasarkan wilayah tersebut, oleh karena itu, walikota Ternate perlu mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan program kerja di wilayah tertentu.

“Karena selama ini kan, unsur kecamatan Pulau Hiri tidak punya langkah transparansi ke publik mengenai anggaran pembangunan,” ujarnya.

Mantan Presiden BEM FKIP Unkhair ini juga menyebutkan bahwa kondisi pelabuhan yang sampai detik ini belum selesai dibangun maka dari itu, pemerintah kecamatan dan Pemkot harus seriusi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pulau Hiri.

“Selain itu, fasilitas Puskesmas rawat inap di Kecamatan itu masih sangat minim, paling tidak Pemkot Ternate wajib melakukan pengadaan mobil Ambulance untuk tahun anggaran 2023,” ucapnya.

Meski begitu, lanjut Ardian, wajib juga untuk membenahi kerja atau pengabdian tenaga kesehatan di Pulau Hiri, dimana untuk dokter di pulau hiri tersebut hanya 1 orang saja, bahkan dokter tersebut tidak menetap di tempat tugasnya dan hal ini sangat memperlambat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Selanjutnya di katakan bahwa, Pemkot harus mempertegas jam belajar di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Hiri lantaran banyak guru yang tinggal di Induk Perkotaan yang berkonsekuensi pada disiplin waktu proses belajar mengajar.

“Sehingga persoalan ini harus ada pertemuan antara Pemkot Ternate dan semua pihak masyarakat Hiri yakni tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk dibicarakan terkait dengan masalah itu,” tutup mantan Presiden Samurai. (TT).